 |
| Foto: Konfrensi Pers Pengurus KSPN NTB (Jum'at, 19/06/2020) |
Ketua Wilayah KSPN NTB, Lalu Iswan Mulyadi menyampaikan adanya dugaan mark-up dan korupsi dalam pembelian barang-barang sembakau untuk paket JPS Gemilang pada tahap I, maka kami dari KSPN NTB akan turun aksi kedua kalinya ke kantor Gubernur dan GNE, sampai tuntutan kami diterima., ungkapnya, Jum’at, (19/06/2020)
Ia juga menyampaikan, Pengurus KSPN NTB sudah berkoordinasi ke DPP KSPN Pusat untuk meminta bantuan kawal pengaduan kami ke Kabreskrim Mabes Polri, karena indikasi yang kami temukan ada perbedaan harga pembelian beras mulai dari pembelian bulog ke CV dan UD, pembelian dari bulog oleh PT. GNE dan pembelian Dinsos/Perindustrian dari PT.GNE. Kami sangat berharap dengan info ini, Kabareskrim Mabes Polri turun untuk melakukan pendalaman dan audit secara total mulai dari anggaran pembelian barang yang dipatok oleh Pemprov dan pembelian yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, tuturnya
Kami juga sangat menyesalkan, keinginan Gubernur NTB untuk memamfaatkan UKM/IKM lokal tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh oknum-oknum tersebut, bukti yang kami temukan, mereka tetap memakai CV dan UD yang notebenenya pengusaha besar. Padahal yang diinginkan Gubernur dengan memakai UKM/IKM, tentu berdampak ke penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal, jelasnya
Lanjut Iswan, begitu juga dengan pengadaan barang sembako pada JPS Gemilang tahap II, mereka akan perbaiki kesalahan dalam pemakain produk luar dan akan memakai hasil produksi lokal, akan tetapi dalam pengadaan JPS Gemilang tahap II ini, informasi yg kami dapat malah ikan teri diambil dari Makasar (Sulawesi Selatan). Hal ini sangat melukai perasaan nelayan lokal yang mempunyai barang Ikan Teri. Mereka berharap bisa ikut diberdayakan akan tetapi malah Ikan Teri diambil atau dibeli dari Sulawesi, Apa ini yg namanya pemberdayaan UKM/IKM lokal, tegasnya.
Ia juga meminta Gubernur NTB untuk segera memecat direktur GNE, dan menonjobkan SKPD yang terlibat bermain dan terindikasi mark-up dan korupsi dalam pengadaan JPS Gemilang ini, kalau ini tidak segera ditindak maka orang – orang ini akan semau-maunya melakukan korupsi di NTB, begitu juga dengan DPRD Provinsi yang seharusnya mengawasi malah ikut bermain dalam pengadaan JPS Gemilang ini.
Ia juga menyampaikan dalam wakut dekat yaitu pada hari senin mendatang, KSPN akan melakukan aksi besar-besaran seperti janji kami, jika indikasi dan dugaan mark-up atau korupsi dalam pembelian barang sembako dalam paket JPS Gemilang tidak ditindak lanjuti. maka kami tidak akan berhenti aksi, sampai tuntutan kami dipenuhi, tegasnya. (SN-04)
