Notification

×

Iklan

Iklan

Redam Gejolak di Masyarakat, Kades Surabaya Minta Transparansi Proses Verivalid DTKS

Tuesday, July 28, 2020 | July 28, 2020 WIB Last Updated 2021-04-15T18:30:26Z
Foto: Ripa'i Pajrin, Kades Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Lotim

Lombok Timur, Selaparangnews.com –  Guna menghindari munculnya dugaan miring dari masyarakat terkait pendataan penerima bantuan, Pemerintah Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur mendorong supaya proses Verivalid (Verifikasi dan Validasi) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan secara terbuka.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Surabaya, Ripa’i Pajrin pada saat menggelar Musyawarah Desa (Musdes) bersama semua lapisan masyarakat, mulai dari Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda beserta elemen Muspika setempat pada Senin 27 Juli 2020 di Teras Masjid At-Taqwa Desa Surabaya yang berada persis di depan Kantor Desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Surabaya, Rifa'i Pajrin meminta kepada semua masyarakat yang hadir dalam agenda Musdes itu untuk meninjau dan memberi masukan terkait data DTKS  yang ada.

Tidak hanya itu, dia juga berpesan kepada semua Kepala Wilayah atau Kadus agar melakukan pendataan secara teliti guna memastikan warga yang masuk dalam DTKS sesuai dengan kriteris yang sudah ditetapkan.

"Untuk para Kadus, sebagai kepala wilayah kekadusan mari kita data masyarakat kita dengan teliti, bapak-bapak Kadus lah yang lebih tahu kondisi warga di bawah" Ajaknya Ripa’i. Selasa. (28/07/2020) sembari mengingatkan para Kadus supaya memastikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan jika ada warga yang sudah meninggal, pindah domisili atau kemampuan ekonominya meningkat agar segera diambil tindakan

“Mungkin ada nama wargan kita yang sudah meninggal atau pindah domisili di DTKS itu, atau barangkali saat ini sudah mampu secara ekonomi, mara sama-sama kita tinjau kembali” Sambungnya.

Dia melanjutkan, bahwa pendapatan perkapita warga Desa Surabaya rata-rata di bawah Rp. 1.000.000 atau sekitar Rp. 500. 000 yang diperoleh dari hasil bertani dan menjadi buruh tani.

"Saya bisa pastikan bahwa pendapatan warga kami disini hanya lima ratus ribu perbulan dan itupun mereka peroleh dari hasil bertani dan sebagian menjadi buruh tani bahkan kita semua tahu kalau industri pertanian di wilayah kita  sifatnya musiman akibat air sawah masih bergantung pada air hujan,” Paparnya.

Kepada para peserta yang hadir, Ripa’I menegaskan bahwa dari 755 KK yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI itu tidak semuanya mendapatkan bantuan, karena sebagian dari data itu yang masuk dalam daftar tunggu

“Ini yang arus kita pahami, meski data itu dikeluarkan oleh Kemensos tapi Ada sebagian yang masuk daftar tunggu," Jelasnya,.

Ripa’i menyebutkan bahwa data penerima bantuan di Desa Surabaya itu antara lain  adalah untuk penerima banyuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 307 KK, penerima perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah sebanyak 155 KK. “Untuk BPNT awal kita dapat kuota sebanyak 96 KK” terangnya.

Sementara untuk penerima  Bantuan Sosial Tunai (BST) ialah sebanyak 221 KK. Yang masuk ke rekening ialah sebanyak 22 KK, penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ialah sebanyak 254 KK, jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Provinsi sebanyak 96 KKdan yang terkahir ialah dari JPS APBD kabupaten sebanyak 431 KK.

Kendati demikian lanjutnya, dia mengaku bahwa masih banyak dari warganya yang belum tersentuh oleh bantuan. Karena itulah dia langsung mengusulkannya agar segera dikoordinir dalam bantuan tersebut.

"Namun yang menetapkan warga tersebut dapat bantuan atau tidak, baik PKH atau BPNT merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kemensos," Imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Ripa’i memberikan permakluman kepada peserta yang hadir sebagai pertimbangan Kemensos melalui para pendamping kabupaten bahwa memiliki rumah bagus bukanlah indicator untuk menetapkan penerima bantuan. Pasalnya, meskipun memiliki rumah yang bagus dan permanen, tapi belum tentu penghasilannya mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

"Memang benar, warga yang diusulkan itu rata-rata punya rumah yang bagus,  tapi itu hasil mereka menjadi buruh di luar negeri dan jelas mereka tidak punya pendapatan tetap dan rata-rata punya tanggungan sehingga saya anggap mereka layak untuk dibantu," tutupnya. (SN-05)

×
Berita Terbaru Update