 |
| Foto: Ilustrasi |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sudah resmi melarang izin
kegiatan tambang pasir galian C di Lotim.
“Lotim sudah melarang penambangan
atau izin galian C, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013,”
tegas M. Tohri Habibi, S.STP, MH, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup DLHK Lotim. Kamis, 20/8/2020
Menurut mantan Sekretaris Camat
Jerowaru tersebut, tambang pasir galian C sudah mengakibatkan pencemaran
lingkungan yang sangat parah. Sehingga menurut kacamata pantauannya secara
visual, sungai di Lotim sudah 100 persen tercemar.
Walaupun kadar pencemarannya
masih sedang, namun ia mengingatkan jika itu sebagai warning kepada masyarakat
Lotim, ataupun pengusaha tambang pasir galian C agar tidak melakukan kegiatan
yang bisa merusak alam.
“Bahaya nanti kalau alam sudah
marah,” kata Tohri. Saat ini ia sedang menggalakkan agar izin tambang pasir
galian C yang memakai alat berat, tidak diterbitkan lagi. Berbeda halnya dengan
masyarakat yang mengeruk pasir untuk kepentingan pribadinya.
Kemungkinan menurut Tohri tidak
trelalu berdampak besar terhadap pencemaran sungai. Tapi kalau sudah
menggunakan alat berat, dan itu lebih dari satu, hal itu sangat fatal. Sebab,
kalau dibiarkan maka bisa jadi semua sungai di Lotim tidak bisa dimanfaatkan
lagi. “Itu sangat mencemari dan melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun
2019,”
Berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang rencana usaha dan atau kegiatan
yang wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan hidup. “Kegiatan tambang itu memang boleh dilakukan, tentu
dengan batasan Permen tentang Amdal itu,” kata Tohri.
Dalam Permen tersebut, ia
menyebutkan kegiatan tambang tidak boleh dilakukan di area kawasan hutan
lindung, sempadan pantai, sempadan sungai, cagar satwa, dan mata air. Anehnya,
Tohri heran dengan keadaan sungai di Lotim yang sudah mempunyai Perda tapi
pencemaran sungai malah semakin membias. “Lombok Tengah, Lombok Barat, atau
Mataram itu tidak mempunyai Perda untuk menjaga sungai, tapi mereka bisa
menjaga sungainya,” kilas Tohri.
Pria yang baru lima bulan menjadi
Kepala Bidang di DLHK tersebut, akan memprogramkan sosialisasi ke masing-masing
Desa agar mengetahui Perda Nomor 8 Tahun 2013. “Ini kita laksanakan supaya
tidak ada lagi oknum yang tidak bertanggung jawab mempermainkan Daerah kita,”
tegasnya.
Lanjut Tohri, saat ini menargetkan
agar tidak ada rekomendasi aktivitas penambangan lagi di Lotim. Adapun yang ada
saat ini hanya penambangan yang sudah ada izin, dari sebelum ia menjadi Kabid. “Pak Bupati sampai dengan saat ini sudah mecabut lima izin tambang di Lotim,”
terang Tohri.
Lebih lanjut lagi, ia mengakui
rekomendasi izin tambang tersebut dulunya sering lolos karena sudah diloloskan
dari garis pemerintah yang paling bawah.
“Desa sudah menerbitkan
rekomendasi, kemudian itu dibawa ke Kecamatan, lolos di Kecamatan maka akan
lolos juga di Kabupaten, dan akhirnya terbitlah izin dari Provinsi tanpa
terlebih dahulu mengkroscek ulang, penyebab rekomendasi tersebut diterbitkan,”
tandas Tohri.
Ia menghimbau kepada masyarakat,
pemerintah Lotim saat ini sudah membuka lebar cara melaporkan sesuatu, yang
jika dianggap tidak sesuai dengan aturan. “Walapun hanya lewat WhatsApp,
laporan tersebut langsung akan kami cek ke lapangan,” imbuh Tohri. (SN-06)
