 |
| Foto: Erick Thohir, Menteri BUMN saat rapat mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Komisi VI DPR RI |
Jakarta, Selaparangnews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut selama 13 tahun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Alhamdulillah, ini patut kita syukuri," kata Erick pada (28/8) di akun resmi Kementerian BUMN. Minggu, 30/8/2020
Kalkulasi anggaran belanja BUMN pada tahun 2019 sudah terealisasi sebesar 202 Milyar, terserap sebesar 97,24 persen.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang di mana menteri BUMN didampingi oleh wakil menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin, dan wakil menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
Pada kesempatan itu, Erick meminta komisi VI DPR RI terus memberikan masukan dan pengawasan terhadap kinerja BUMN.
Sehingga LKPP ke depannya bisa menunjukkan perkembangan dari segi sistem dan peningkatan produktivitas.
"Untuk anggaran 2021, sebetulnya sudah diusulkan dan tidak jauh dari angka yang sebelumnya," ujar Erick. (SN-06)
