 |
| Foto: Marlinson Hakim, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), dalam konferensi pers dengan media melalui akun resmi BI saat live streaming |
Jakarta, Selaparangnews.com – Beredarnya penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) Republik Indonesia yang ke 75, di hari ke empat ini realisasi dari penyebaran UPK sudah tergolong banyak. “Sampai dengan saat ini baru mencapai 0,04 persen dari total 75 juta lembar kuota UPK tersebut,” kata Marlinson Hakim, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), dalam konferensi pers dengan media melalui akun resmi BI saat live streaming. Senin, 24/8/2020.
Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri oleh Junanto Herdiawan selaku Direktur Eksekutif Kepala Grup Departemen Komunikasi BI. Serta Endang Trianti, selaku Direktur Eksekutif Kepala Sistem Informasi BI.
Meskipun masih relatif kecil dibandingankan dengan 75 juta lembar yang akan diedarkan nantinya, namun itu saja menurut Marlinso, animo masyarakat sudah sangat tinggi untuk memiliki UPK tersebut.
Hal ini dibuktikan dengan satu jam setelah pemesanan mulai dibuka oleh BI melalui aplikasi pintar empat hari yang lalu, UPK tersebut sudah terpesan semuanya. “Sampai dengan 30 September itu sudah full dipesan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Tercatat sampai dengan hari ini (24/8), UPK telah dipesan sebanyak 197.454 lembar. Data tersebut diambil melalui aplikasi pintar yang sudah disediakan oleh BI, serta sesuai dengan kuota yang di keluarkan oleh BI untuk pemesanan sampai dengan 30 September.
Adapun realisasi penukaran UPK sampai dengan (24/8) jam 12:00 diseluruh wilayah Indonesia, total berjumlah 26.824 lembar. “Kami memahami ada beberapa masyarakat yang masih merasa kesulitan untuk mengakses UPK tersebut, karena kuotanya memang sudah penuh,” sambung Marlinson.
Pembatasan tersebut dilakukan agar nantinya penukaran UPK diseluruh wilayah Indonesia bisa direalisasikan dengan baik. Tentu dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.
BI dalam hal ini, akan terus mengevaluasi percepatan dan perluasan agar peredaran UPK bisa menjangkau masyarakat diseluruh wilayah Indonesia.
Cara percepatan itu, menurut Marlinson ada dua skema yakni pembukaan kembali permohonan pemasanan UPK melalui aplikasi pintar. Dan membuka layanan penukaran uang secara kolektif kepada masyarakat.
“Kolektif itu sendiri nantinya akan diakomodir oleh kementerian, lembaga, instansi, korporasi, asosiasi, perkumpulan dan kolektif kepada masyarakat itu sendiri,” terang Marlinson. (SN-06)
