 |
| Foto: Ir. Joko Widodo, Presiden RI |
Presiden sangat mendukung
kegiatan pemeriksaan tersebut, sebagai upaya menemukan solusi, cara baru yang
lebih baik dalam menangani krisis, serta sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah atas pengelolaan keuangan negara ditengah pandemi. (Dilangsir dari
Kementerian Sekretariat Negara RI)
“Sikap ini merupakan bentuk
tanggung jawab pemerintah baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga negara lain, Bank Indonesia, OJK, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, TNI dan Polri, maupun lembaga atau
badan lain untuk mendukung penuh langkah BPK ini, atas pengelolaan keuangan
negara dalam penanganan Covid-19 secara transparan, akuntabel, dan efektif,”
ujarnya, dilansir dari akun Kementerian Sekretariat Negara RI Selasa, 08/09/2020.
Presiden menjelaskan bahwa
pandemi telah memaksa pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk TNI dan
Polri, serta BUMN untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dan cepat dalam
menghadapi dampak kesehatan dan perekonomian yang ditimbulkan akibat pandemi.
Menurutnya, langkah dan upaya
tersebut harus dilakukan melalui cara-cara yang tidak biasa, tidak standar, dan
dengan prosedur yang sederhana agar dapat secepatnya bertindak demi keselamatan
masyarakat.
“Keselamatan masyarakat lebih
utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri, yang memang
sudah waktunya harus kita rombak,” kata Presiden.
Upaya ekstra dan luar biasa juga
dilakukan di sektor perekonomian. Pemerintah harus segera memberikan bantuan
sosial berupa uang tunai untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah
pandemi dan secara tiba-tiba tidak memiliki penghasilan.
Bantuan sosial lainnya bagi UMKM,
subsidi gaji, hingga restrukturisasi kredit juga harus diberikan agar kondisi
perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih
bisa berjalan.
“Semua itu saya tegaskan kembali
berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi (pandangan) bahwa kita memang dalam
kondisi krisis. Pemerintah harus mengganti channel
kerja dari channel yang biasa menjadi
channel yang luar biasa,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo mengakui
bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan
prosedur agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat dengan tepat
sasaran serta efisien. Namun, pemerintah berupaya memanfaatkan momentum pandemi
ini untuk keluar dari krisis, dan melakukan lompatan kemajuan, membangun cara
kerja dan kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global
dengan tetap berkomitmen pada akuntabilitas.
Oleh karenanya, Kepala Negara
berharap agar upaya BPK melalui kegiatan tersebut dapat bersama-sama,
melahirkan cara-cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan
perekonomian, dan bahkan melakukan lompatan kemajuan. (SN-06)
