 |
| Pertemuan Forum Badan Permusyawaratan Desa Lombok Timur dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tampak Ada Suci Makbullah selaku Ketua BPD Desa Songak saat protes kepada M. Hairi, Kadis PMD di ruangan rapat Sekretaris Daerah Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - 20 orang perwakilan dari Forum
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lombok Timur meminta Pemerintah Daerah (Pemda)
untuk menaikkan kesejahteraan insentif/gaji bagi anggota BPD di seluruh wilayah
Lotim. "Selama ini insentif anggota BPD hanya Rp. 525 ribu perbulan,"
sebut Deny Rahman, Ketua Forum BPD Lotim saat berada di ruang pertemuan
Sekretaris Daerah Lombok Timur. Rabu, 9/9/2020.
Pertemuan tersebut sempat memanas
karena salah satu perwakilan dari forum BPD protes, sebab tidak dapat bertemu
dengan pimpinan daerah Lotim. Deny merincikan jika ketua BPD mendapatkan
insentif sebesar Rp. 650 ribu, wakil ketua sebesar Rp. 600 ribu, dan sekretaris
mendapatkan Rp. 550 ribu.
Selain menekankan gaji, Deny juga
mempertegas jika biaya operasional dari BPD juga seharusnya bisa ditambah.
Karena itu akan berdampak besar terhadap kinerja dari masing-masing anggota
BPD.
"Bagaimana kita menyusun
program kerja, jika biaya operasinal saja masih dibatasi cuman Rp. 5 juta
saja," tegas Deny.
Ia meminta kepada Bupati Lotim
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar bisa menyampaikan
aspirasi dari rekan anggota BPD lainnya.
"Kami minta Peraturan Bupati
(Perbup) yang sebelumnya itu dirubah, karena yang sebelumnya biaya operasional
BPD itu dibatasi cuman Rp. 5 juta saja," tekan Deny.
Jika sampai tahun 2021,
permintaan Perbup tersebut belum direalisasikan, maka Forum BPD Lotim akan
melakukan unjuk rasa besar-besaran nantinya.
"Kalau tidak ada respon,
maka kami akan turun ke jalan untuk menyampaikan hak demokrasi kami,"
tandas Deny.
Dedy Febry Rachman selaku wakil
sekretaris Forum BPD juga sangat kecewa terhadap Pemda Lotim. Selain tidak bisa
bertemu dengan Bupati Lotim, ia juga sangat menyayangkan karena selama ini BPD
selalu dianggap anak tiri.
"Kalau BPD terus di anak
tirikan, lebih baik bubarkan saja," protes Dedy. Selain itu, jika dilihat
dari peran dan fungsi BPD di Desa saat ini tergolong jabatan yang strategis.
Sebab, BPD berperan sebagai penyambung lidah rakyat yang ada di Desa.
Sebagai tambahan informasi, saat
ini anggota BPD Lombok Timur berjumlah 1.727 orang yang tersebar di seluruh
Desa yang ada di Lotim.
Dalam kesempatan tersebut, hadir
juga Ada Suci Makbullah selaku ketua BPD Desa Songak yang secara tegas
mengatakan jika tuntutan dari forum BPD harus secepatnya direalisasikan ke
depannya.
"Kalau tidak ada kata
sepakat sekarang, lebih baik kita bubar saja pada pertemuan ini," tegas
Suci sambil keluar dari ruang pertemuan.
Kepala Dinas PMD M. Hairi yang
menerima perwakilan dari forum BPD tersebut, dan akan menindak lanjuti seluruh
aspirasi yang disarankan oleh forum BPD.
"Semua ada prosesnya, kami
akan sampaikan ke pucuk pimpinan daerah nantinya atau dalam hal ini Bupati
Lotim," jawab Hairi ketika ditanya apa tindak lanjut dari tuntutan forum
BPD tersebut.
Ia juga akan koordinasi dengan
bidang anggaran yang ada di Desa, sehingga apapun aspirasi yang disampaikan
oleh Forum BPD saat ini bisa ditampung terlebih dahulu oleh Dinas PMD.
Sekretaris Daerah Lotim H. M.
Juaini Taofik, yang sempat hadir pada pembukaan acara hearing tersebut juga
memperingati pihak Desa, agar betul-betul diperhatikan anggota BPD yang ada di
Pemerintah Desa. Karena BPD juga merupakan DPR dari masyarakat Desa.
"Jangan sampai Desa terlalu
inovatif, sehingga melupakan hal-hal yang krusial dalam tubuh rekan-rekan BPD
lainnya," sebut Taofik. (SN-06)
