 |
| Foto: H. Ashari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintah Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) |
Lombok Timur, Selaparangnews.com
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur fungsinya harus lebih diaktifkan untuk membangun perekonomian
masyarakat Desa. Salah satu caranya ialah dengan membangun sinergitas untuk menyempurnakan
program "zero waste" melalui pembangunan bank sampah di setiap Desa
yang ada di Lotim.
"BUMDes ini harus berperan
aktif ke depan untuk membangun perekonomian masyarakat di Desa, terlebih lagi
perannya akan ditambah nantinya untuk membantu program zero waste berupa
pembuatan bank sampah," kata H. Ashari selaku Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintah Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB). Jum'at, 16/10/2020.
Total dari 955 Desa di seluruh
NTB, terdapat 11 Desa yang belum memiliki BUMDes. Untuk itulah ia meminta agar
seluruh Desa di Lotim, nantinya bisa menjalin kolaborasi. Baik dari pihak
pemerintah maupun luar pemerintah. Hal itu penting nantinya, untuk
mempertahakan ekonomi Desa terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.
Lebih detil ia menjelaskan
bahwa BUMDes wajib memiliki penjamin hukum yang diatur oleh Peraturan Desa
(Perdes). Sebab kalau BUMDes tidak memiliki jaminan hukum yang jelas, maka BUMDes
tersebut berkategori ilegal.
"239 Desa di Lotim yang
sudah mempunyai BUMDes agar memiliki badan hukum berupa Perdes. Jika tidak ada
Perdesnya maka itu ilegal," tuturnya.
Salah satu rencana yang akan
Ashari lakukan yakni, membangun kolaborasi dengan pejabat lingkup
lingkungan hidup NTB untuk membangun bank sampah
di masing-masing Desa yang ada di Lotim. hal itu dilakukan untuk mendukung program "zero waste"
yang telah berjalan di NTB saat ini.
Perlu diketahui bahwasanya
program "zero waste" yang saat ini berjalan di kepemerintahan
Zul-Rohmi akan berdampak nantinya ke masyarakat NTB dalam jangka waktu yang
panjang. Oleh sebab itulah, berawal dari Desa nantinya Ashari mengharapkan
sinergitas antara BUMDes dan penanggung jawab dari program "zero
waste" bisa terjalin dengan baik ke depannya.
"Desa harus bisa bersinergi
nantinya dengan Dinas Lingkungan Hidup, untuk membangun bank sampah
dimasing-masing Desa yang ada di Lotim," sambungnya.
Hal tersebut ia lakukan
semata-mata sebagai upaya membangun ekonomi Desa dari BUMDes itu sendiri. Hasil
dari bank sampah itulah nantinya akan menjadi profit bagi Desa. Sehingga,
sirkulasi keuntungan yang di hasilkan BUMDes melalui bank sampah tersebut, bisa
kembali ke masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom menjelaskan, peran
penting pihak Desa untuk memaksimalkan program "zero waste" sangat
dibutuhkan saat sekarang ini. Pasalnya, instrumen paling kecil pemerintah yakni
berada di Desa.
"BUMDes harus mempunyai unit
bank sampah nantinya untuk menyempurnakan program zero waste," ucapnya.
Pendampingan harus tetap intens
dilaksanakan oleh pemerintah Desa, kata madani itu bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat tentang pentingnya pemahaman terhadap kebersihan lingkungan terutama
persoalan sampah.
Adapun capainya sampai dengan
saat ini 63% sampah yang tidak tertangani di NTB setelah adanya program
"zero waste". Sisa itulah nantinya peran masyarakat Desa yang dalam
hal ini BUMDes untuk mengelola bank sampah secara mandiri agar sampah tersebut
bisa memberikan manfaat kepada Desa.
Sampai dengan saat ini terdapat
80% sampah ada di jalan, sungai dan laut. Sedangkan cita-cita dari Pemprov NTB
melalui program "zero waste" agar 2023, sampah di NTB harus bisa
tertangani 100%.
"Sampah tidak bisa
dihilangkan tapi sampah itu nantinya akan dikelola dengan berbagai macam
inovasi, itulah yang dinamakan zero waste," kata Madani. (fgr)
