 |
| Foto: Taufik Hidayat, Ketua Koreksi NTB |
Lombok Timur, Selaparangnews.com – Pelaksanaan program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini berganti istilah menjadi Bantuan Sosial
Pangan (BPS) untuk warga kurang mampu itu semakin gaduh pasca beredarnya
broadcast salah satu Kepala Bidang (Kabid) Dinas Sosial Lotim yang meminta
supaya Agen E-Warong yang menyalurkan
bantuan tersebut tidak melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan suplayer yang baru.
“Kepada YTH. bapak / Ibu Koord
Agen BPNT Masing masing di tempat. Ass
Wr Wb. Dalam rangka menjaga
stabilitas program Sembako / BPNT kami mengharapkan kepada semua agen / E Warong
untuk tidak mengganti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemasok barang /
Suplier, terkecuali dg alasan tidak terpenuhinya prinsip program yaitu 6 T.
Demikian hal ini kami sampaikan agar prog sembako semakin kondusip. Wass Wr
Wb. Dinas Sosial Lombok Timur. Kabid PSPFM. Saifuddin Zuhri,” demikian
bunyi surat tersebut yang kemudian megundang banyak orang untuk berkomentar. Senin,
02/11/2020.
Salah satu orang yang berkomentar
ialah Taufik Hidayat, Ketua Koalisi Penggerak Ekonomi Sosial (KOREKSI) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB). Dirinya menilai bahwa broadcast yang dilakukan oleh
Kabid tersebut menjadikan program Kemennterian Sosial itu makin gaduh dan ribut di
Lombok Timur.
Pasalnya, lanjut Taufik, program
tersebut memang sedang dalam keadaan gaduh antar masing-masing suplayer,di mana
mereka saling tuding satu sama lain atas penguasaan item dalam pengadaan
komoditi pada bantuan tersebut. Menurutnya,
dengan munculnya Broadcast itu justru membuat Kegaduhan tersebut semakin parah
dan terkesan memihak pada salah satu Suplayer.
“Program ini semakin gaduh karena
oknum Kabid Dinas Sosial ikut campur mengintervensi PKS, buktinya ada broadcast
di aplikasi whatshap yang mengarahkan agar agen tidak merubah PKS, padahal PKS
itu kan mau-maunya agen, kenapa malah muncul pesan whatshap agar PKS tidak
dirubah,” sesal Taufik Hidayat.
Dirinya sangat menyayangkan
perilaku oknum kabid tersebut dan menduga bahwa apa yang dilakukan itu adalah
sebuah tindakan untuk melindungi salah satu suplayer.
“Harusnya hal yang begini tidak
boleh dilakukan, apalagi menggunakan broadcast, pesan berantai ke Agen. Dan
saya menduga oknum ini melindungi Suplier Daging yang menguasai hampir setengah
lebih kecamatan yang ada di Lombok Timur,” ujarnya.
Iapun menambahkan, akibat
perilaku oknum Kabid tersebut, tentu yang diuntungkan adalah Suplayer tertentu,
sehingga patut diduga ada Persekongkolan jahat antara Oknum Kabid Dinsos dan salah
satu suplayer daging, yang merupakan salah satu Ketua Partai di Lombok Timur.
Sementara itu, Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsos Lotim, Saifuddin Zuhri mengakui bahwa
dirinya lah yang membuat broadcast tersebut. Dia mengatakan bahwa hal tersebut
dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegaduhan yang terjadi baru-baru
ini.
“Tentang hal ini memang benar saya
yang buat, karena Dinsos selaku pengendali program memiliki kewajiban untuk
menjaga kondisifitas program ini,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui whatsApp.
Pasalnya, lanjut Saifuddin, kegaduhan
yang terjadi di beberapa kecamatan, seperti di Sakra Barat, Keruak, Lenek dan Pringgasela itu
disebabkan oleh munculnya PKS baru yang membuat agen menjadi bingung.
“Sakbar, Keruak, Lenek,
Pringgasela, terjadi kegaduhan dan agen bingung, serta terjadi persaingan tidak
sehat antar suplayer, akibatnya munculnya PKS baru, karena itulah kemudian saya
dengan cepat membuat broadcast itu agar agen tidak memutus PKS, terkecuali
suplayer sudah tidak memenuhi prinsip 6 T,” tutupnya. (SN-Red)
