Lombok Timur, Selaparangnews.com - Guna mempercepat pencairan dana desa, Bupati Lombok Timur, H.M Sukiman Azmy menggelar rapat bersama camat dan sejumlah pimpinan OPD terkait, pada Kamis, 18 Februari 2021.
Disebutkan Bupati, serapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, dari 239 desa yang ada, baru 8 desa yang sudah mencairkan DDnya.
Dia sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat Dana Desa amat diharapkan sebagai salah satu stimulus untuk menggerakan ekonomi masyarakat di tengah masih pandemic covid-19 yang masih mewabah.
Bupati Sukiman berharap supaya Camat mampu mendorong desa untuk segera memenuhi persyaratan pencairan dana desa itu.
Tak hanya itu, Bupati juga meminta Camat dan OPD terkait seperti BPKAD, Inspektorat, dan DPMD berkoordinasi dan bersinergi untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Salah satunya dengan menyederhanakan prosedur, tentunya dengan pertanggungjawaban jelas," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga membahas kasus covid-19 yang masih fluktuatif. Berdasarkan rilis terakhir Guugus Tugas Covid-19 Lombok Timur per-17 Februari 2021 kasus terkonfirmasi Covid-19 di daerah ini sebanyak 39 masih isolasi, 914 sembuh, dan 33 meninggal.
"Ini merupakan angka yang relatif tinggi sehingga pemerintah tidak boleh diam," tegasnya.
Bupati meminta seluruh OPD terkait segera mengambil Langkah demi mencegah semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.B
Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan, mulai dari tingkat desa.
Bupati juga meminta agar camat tidak memberikan izin untuk pelaksanaan acara tradisi seperti nyongkolan dan tradisi lainnya.
Dia menekankan supaya Camat dan jajarannya mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di fasilitas publik, termasuk masjid dan sekolah. Bahkan, kata Bupati, lakukan test swab dengan metode sampling.
"Hal ini terkait munculnya kasus baru di Pondok Pesantren yang umumnya merupakan kasus tidak bergejala," tukasnya.
Tak hanya itu, Contac tracing yang cepat dan tepat juga dituntut untuk mencegah penyebaran lebih luas. Dan penggunaan metode rapid antigen diharapkan dapat mempercepat proses.
"Metode ini dapat dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ada di masing-masing wilayah dan telah diberi pelatihan memadai," tutupnya. (Red)
