Mataram, Selaparangnews.com - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (LPBI NU NTB) Bekerja sama dengan Radio Gita Seraya Persada (GSP) menggelar Talk Show Efesiensi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Nusa Tenggara Barat" secara Live di GSP Radio Show.
Yang menjadi narasumber pada kegiatan itu ialah dari PT. POS Cabang Mataram, Dinas Sosial NTB dan Lembaga Kajian dan Pengembang Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PWNU NTB.
Dinas Sosial NTB yang diwakili Dra Hj. Ari Muliana MM menjelaskan berbagai kendala terkait data penerima manfaat dan mekanisme pengumpulan data serta update data terbaru.
Katanya, pandemi covid-19 yang tengah mewabah ini sangat berpengaruh besar terhadap data yang dimiliki oleh dinas sosial. Pasalnya, saat pemerintah meminta untuk terus melakukan update data terbaru, pemerintah provinsi langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan update.
"Kita lakukan itu dengan sangat cepat karena mendesak dan memang kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat," ujarnya. Sabtu, 20/02/2021.
Dia melanjutkan, setelah di kirim ke pusat, Kementerian Sosial melalui Pusdatin akan mengolahnya, termasuk mengelompokkan apa variabel-variabelnya, seperti penghasilan, jumlah tanah, kemudian posisi rumahnya, dan lain sebagainya.
"Setelah diolah dalam sistem, baru keluar data yang sudah diupdate dan dikeluarkan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebelum mendapatkan rekomendasi dari Bupati Walikota," ungkapnya.
Sementara Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi mengungkapkan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Lakpesdam saat pembagian Jaringan Pengaman Sosial (JPS), baik dari segi penerima manfaat (KPM) maupun masalah-masalah yang ada di masyarakat.
"Pada bulan Agustus lalu kita melakukan pemantauan terhadap potensi korupsi dan diskriminasi dalam program itu," terangnya.
Dari semua pengaman sosial yang banyak sekali bentuknya itu, lanjut pria yang akrab disapa Jay tersebut, yang menjadi fokus Lakpesdam hanya beberapa bantuan sosial saja, seperti PKH, termasuk JPS di kabupaten kota selama periode Agustus-Desember.
"Kita menemukan beberapa persoalan yang paling krusial seperti yang disampaikan tadi terkait data," ujarnya.
Karena itulah, kata Jay, salah satu rekomendasi hasil pemantauan Lakpesdam di masyarakat ialah memperbaiki kualitas data tersebut.
"Kita tahu bahwa pada periode 2015 sampai 2017 itu belum ada update data," imbuhnya.
Salah satu catatan yang diberikan lakpesdam, kata Jay, bagaimana data untuk disabilitas dan lansia perlu diperhatikan, apalagi jumlahnya cukup banyak.
Sementara itu, Ketua satgas BST 2020 yang juga Manager Pemasaran PT. POS Cabang Mataram, Kornelius Siprianus Lako mengungkapkan bahwa pihaknya kewalahan saat menerima data dari pemerintah karena sifatnya gelondongan atau belum teratur untuk lansia, disabilitas dan penerima manfaat yang biasa.
"Nggak tahu mana yang lansia, mana yang bisa, dan mana yang reguler," ungkapnya.
Dia mengaku tidak tahu arena datanya itu datang rombongan. Dia mencontohkannya dengan data yang datang ada tanggal 11 Februari sebanyak 10030 jumlah penerima.
Dia juga mengatakan bahwa penerima BST itulangsung diawasi oleh BPKP NTB walaupun banyak publik yang tidak pernah nimbrung untuk mengawasi penyaluran BST melalui POS.
"Memang kalau untuk pengawasan kami dilakukan oleh BPKP Provinsi sendiri, dan untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dengan Lombok Utara sampai dengan hari tanggal 17 kemarin itu khusus untuk kota Mataram realisasinya kita sudah," terangnya.
Penerimaan BST ini, lanjutnya, juga dilengkapi dengan aplikasi yang sudah canggih dan tidak bisa dibohongi. Karena memang, aturan pembayarannya itu memakai aplikasi yang sudah dilengkapi dengan foto penerima.
"Jadi tidak ada warga yang sudah terima tapi dia mengaku belum terima karena kita ada bukti fotonya," pungkasnya. (Red)
