 |
| Foto: Habiburrahman, Ketua DPD II KNPI Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Dana pokok-pokok pikiran (Pokir) salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Tanwir Anhar terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Hal itu mulai disorot publik dan menjadi bola liar semenjak Data Pokir tersebut berseliweran di Media sosial.
Banyak yang bertanya-tanya melihat data tersebut, mengapa anggota Dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu bisa mendapatkan Dana Pokir yang jauh melebihi anggota Dewan lain, bahkan melebihi Ketua dan wakil Ketua DPRD Lombok Timur.
Tak hanya jadi perbincangan, data itu juga mendorong sejumlah aktivis mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Lombok Timur, guna memperjelas duduk perkara kesenjangan nominal pokir yang tertuang dalam data itu.
Namun sayang, bukannya semakin terang, justeru semakin menimbulkan tanda tanya, lebih-lebih setelah anggota dewan pemilik pokir gendut di Lombok Timur itu hadir dan memberikan penjelasan kepada publik dalam acara talkshow di sebuah Media Lokal di mana juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Lotim selaku pihak eksekutif.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Timur, Habiburrahman, menilai bahwa cara paling mudah untuk membuktikan benar tidaknya data yang menyeruak ke publik tentang Dana Pokir itu ialah dengan mengkonfirmasinya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama dengan melihat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ada di sana.
"Betul di dokumen APBD tidak ada penunjukan nama, cuma checklist lah di OPD yang bersangkutan, biasanya di RKA tercantum itu," tulisnya di salah satu Grup Whatsapp. Sabtu, 20/03/2021.
Hal itu disampaikan Habiburrahman untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota grup tentang keabsahan dan sumber data Pokir yang sudah beredar luas itu.
Pria yang akrab disapa Bung Habib itu juga mengaku merasa lucu mendengar pemaparan Tanwir Anhar dalam acara talkshow di Fokus Media Indonesia itu. "Makanya semalam, saya tertawa dan senyum kecil aja di talkshow itu," ketusnya.
Menurut Habib, apa yang disampaikan oleh Tanwir Anhar yang membenarkan pernyataan Kepala BPKAD bahwa tidak ada nama yang tercantum dalam APBD, termasuk juga namanya, serta menantang siapapun yang menemukan ada namanya tercantum dalam APBD akan diberikan imbalan adalah sebuah lelucon.
"Yang bersangkutan mungkin berasumsi sebagian besar publik awam dengan detail APBD," tambahnya.
Karena itulah, supaya semuanya terang, Habib menyarankan agar melihatnya di RKA OPD terkait, karena di sana, kata dia, biasanya akan terlihat siapa tuan pemilik dari nomenklatur anggaran yang tercantum.
"Saya masih menunggu, lembaga masyarakat sipil bersurat untuk meminta RKA OPD ini, mereka berikan atau tidak?," sambungnya, sembari menegaskan supaya pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif tidak menjebak publik dengan isi dokumen APBD.
Kalau RKA itu berani diberikan, lanjutnya, maka OPD terkait akan dimatch and link. Tetapi kalau tidak, tegas Habib, maka hal itu patut dipertanyakan, sebab RKA, RKPD merupakan dokumen publik yang bisa diakses.
