 |
| Foto: Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM saat memberikan keterangan pers usai dilantik jadi Menteri Investasi RI |
Dalam keterangan persnya usai dilantik, Bahlil mengatakan bahwa jabatan yang diberikan saat ini merupakan amanat dari presiden. Dia berjanji akan menjalankan amanat itu sepenuhnya.
Dalam kesempatan itu juga, Bahlil sedikit memaparkan pandangannya terkait investasi bagi Indonesia. Menurutnya, Investasi merupakan pintu masuk untuk mewujudkan proses pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini.
Lima tahun pertama masa kepemimpinan Jokowi bersama Jusuf Kalla, kata Bahlil, adalah fase membangun infrastruktur yang begitu luar biasa, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan fase keduanya ialah membangun SDM dan upaya peningkatan ekonominya.
"Investasi merupakan pintu masuknya," kata Bahlil.
Karena itu, lanjutnya, reformasi tehadap regulasi yang sudah dilakukan pemerintah melalui undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu tugas ke depan yang harus dilakukan secara baik.
Mantan Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 itu mengatakan bahwa nantinya, peran dari Kementeria Investasi yang Ia pimpin itu akan menjadi titik poin untuk menghubungkan dan mensinergikan investasi, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri.
"Baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar menjadi satu pintu," sambungnya.
Katanya, berdasarkan arahan Presiden terkait undang-undang cipta kerja bahwa kalau pemerintah menahan izin orang atau investor maka sama artinya dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu, lanjutnya, sama juga artinya dengan menahan lapangan pekerjaan, menahan Sumber-sumber pendapatan negara, sehingga berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak akan mengalami kenaikan.
"Dalam konteks itu saya pikir, satu tahun enam bulan, kami sudah di pemerintahan dalam memimpin BKPM, sudah barang tentu banyak yang sudah kita lakukan juga," terangnya seraya menambahkan bahwa semua itu dilakukan atas arahan Presiden.
Hal itu, kata dia, tentu berdasarkan visi Presiden yang ingin melakukan transformasi ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua.
Apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, baik dengan meningkatkan PMA maupun PMDN, sambungnya, sejatinya bukan itu saja yang ingin dilakukan pemerintah melainkan juga ingin melakukan pemerataan investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Karena Presiden, kata Bahlil, selalu memandang Indonesia itu secara luas.
Selain itu, kata Bahlil Lahadalia, presiden juga meminta supaya tidak hanya mengurus pengusaha yang besar, melainkan juga harus mengurus pengusaha kecil, seperti IKM dan UMKM. Bahkan perlu dikawinkan antar keduanya, baik pengusaha di nasional maupun yang ada di daerah.
