 |
| Foto: H. Ahmat, Kepala DP3AKB Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Meskipun menemukan sejumlah kendala teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur, H. Ahmat, optimis bisa menyelesaikan program pendataan keluarga tahun 2021 berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
Seperti yang kita ketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan jadwal pendataan keluarga 2021 dari tanggal 1 April hingga tanggal 31 Mei 2021 mendatang.
"Saya Optimis pendataan ini bisa selesai sesuai jadwal, bahkan sekarang saja sudah ada beberapa kelurahan yang sudah selesai," ujar H. Ahmat saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis, 15/04/2021.
Kendati demikian, H. Ahmat mengakui bahwa ada sejumlah kendala yang dihadapi tim pendata di lapangan, di antaranya adalah proses entri atau input data ke Server Pemerintah pusat tidak bisa dilakukan dengan cepat lantaran padatnya pengunjung yang menggunakan server tersebut.
Karena itulah, terangnya, petugas yang mendata itu kerap mencari waktu saat pengguna sepi baru kemudian menginput data.
Tak hanya itu, meskipun data sudah dientri ke dalam server tersebut, kata H. Ahmat, petugas tidak tahu apakah data itu sudah masuk atau belum karena tidak adanya pemberitahuan. "Itu juga jadi kendala sebenarnya," Kata dia.
H. Ahmat mengaku pernah menyampaikan kendala tersebut pada Kepala Bidang Data di Provinsi. Katanya, saat itu Ia sempat mengusulkan agar masing-masing kabupaten punya akun untuk menginput data tersebut atau dibagi berdasarkan zona.
Tapi, kata H. Ahmat, hal itu tidak diperkenankan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, di server tersebut tidak diperbolehkan menggunakan banyak password.
Kendala lain yang dihadapi tim pendata di lapangan, lanjut Mantan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur ini adalah adanya sejumlah keluarga yang enggan didata oleh petugas lantaran kecewa tak kunjung dapat bantuan. Tapi, setelah diberikan pemahaman terkait pentingnya pendataan itu maka rerata dari mereka yang menolak itu, katanya mau untuk didata oleh petugas.
Yang penting dari program pendataan keluarga itu, jelas H. Ahmat, data tersebut akan menjadi basis data satu-satunya yang dipegang oleh pemerintah sehingga berdampak pada proses pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran.
Pasalnya, item-item yang ditanyakan oleh petugas di lapangan itu cukup detil dan lengkap. Karena itulah, H. Ahmat berharap, proses pendataan yang dilakukan oleh petugas itu dilakukan dengan baik, supaya data yang diinput ke pemerintah pusat itu adalah data riil masyarakat bukan data yang dikarang-karang.
"Kalau kaitannya dengan kita sebagai leading sector penurunan angka stunting nasional, di sana ada format khusus tentang anaknya," papar H. Ahmat seraya menambahkan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya lebih pribadi juga ada, di mana hal itu diperlukan untuk melihat dampak dari perkawinan keluarga tersebut. (yns)
