 |
| Foto: Ilustrasi |
Opini - Pada 11 Mei tahun 1960, agen-agen intelejen Israel dari Mossad berhasil menangkap Adolf Eichmann di Argentina. Eichmann adalah salah seorang perwira pasukan elit Nazi SS waktu Perang Dunia Kedua.
Penangkapan itu dilakukan atas kasus kejahatan perang yang dilakukan Eichmann selama menjadi tentara Nazi pada masa perang dunia kedua. Konon, dia lah orang yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Holocaust dan genosida di Kamp-Kamp konsentrasi terhadap orang-orang Yahudi pada masa itu.
Sebenarnya, Eichmann telah ditangkap oleh tentara Amerika Serikat pasca perang dunia kedua, namun dia berhasil kabur dan mengganti Identitasnya.
Tiga hari setelah penangkapan Eichmann itu, Perdana Menteri (PM) Israel pada waktu itu, David Ben Gurion, mengumumkan bahwa Eichman telah ada di Penjara Israel. Dan sidang terhadap Eichman akan dimulai pada 11 April 1961 dan berakhir empat hari kemudian, di mana dia didakwa dengan 15 dakwaan, termasuk kejahatan perang yang dilakukan selama perang dunia kedua berlangsung.
Akibatnya,Adolf Eichmann dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya itu. Dan pada 31 Mei 1962 dia menghembuskan nafas terakhirnya di tiang gantungan dekat kota Tel Aviv.
Sepintas tidak ada yang unik dari kisah penangkapan Eichmann di atas, semuanya wajar-wajar saja, dan sesuai dengan prosedur dan undang-undang Internasional tentang kejahatan perang.
Kisah ini menjadi lain sama sekali kalau baca dari kaca mata Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan keturunan Yahudi.
Hannah Arendt adalah pelaku sejarah dalam kasus Eichmann ini, dia juga diburu dan ikut merasakan betapa tersiksanya menjadi orang Yahudi pada masa perang dunia kedua.
Ketika David Ben Gurion mengumumkan akan melakukan sidang terbuka atas kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Adolf Eichmann, Hannah Arendt mengetahui hal itu, lalu meminta izin untuk menjadi reporter kepada Wiliam Shawn, kepala editor New Yorker, tempatnya bekerja waktu itu.
Mendapatkan persetujuan dari Shawn, Hannah Arentd langsung meluncur ke Israel. Saat tiba di Yerussalem dan melihat sosok Adolf Eichmann, sontak Hannah Arendt terkejut setengah tidak percaya.
Pasalnya, Adolf Eichmann yang selama ini digambarkan sebagai monster menakutkan yang telah merenggut ribuan nyawa Yahudi pada masa perang dunia kedua, ternyata adalah orang biasa, yang sama sekali tidak menunjukan dirinya sebagai orang kejam dan berdarah dingin.
Laporan tentang hal itu kemudian dipublikasikan tahun 1963 dengan judul: “Eichmann In Yerussalem, A Report On Banality Of Evil.”
Di dalamnya Arendt menyayangkan sikap orang Israel yang terlalu berlebihan dalam menggambarkan Eichmann sebagai pria kejam dan haus darah, padahal dari hasil interviewnya sendiri, Eichmann adalah contoh pribadi yang baik, yang telah melakukan tugasnya sebagai tentara.
Di situlah justeru letak banalitas dari sebuah kejahatan menurut Hannah Arendt, di mana sebuah kejahatan besar justeru bisa dilakukan oleh orang baik dan taat.
Dan tentu saja, dia tidak akan pernah merasa bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah keburukan dan kejahatan.
Sama halnya dengan kita di Indonesia. Mungkin bagi Indonesia, Belanda adalah penjajah, tetapi bagi rakyat Belanda, mereka adalah penakluk dan pemenang.
Apa yang disampaikan oleh Hannah Arentd dalam laporannya itu sangat penting untuk kita jadikan pelajaran, terutama di tengah-tengah menguatnya politik identitas dan era post-truth yang semakin mengacaukan tatanan kehidupan, di mana orang tidak lagi berpikir jernih dalam melihat sesuatu, benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh akal sehat dan hati nurani, melainkan oleh kepentingan kelompok dan golongan.
Pokoknya, selama hal itu menguntungkan bagi kelompok dan golongannya, apapun boleh dilakukan, meskipun hal itu harus melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
Hannah Arentd juga menyadarkan kita, betapa kejahatan-kejahatan besar pada kemanusiaan, seperti terorisme misalnya, sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang baik yang mengatasnamakan kebaikan.
Maka pada titik inilah betapa pentingnya melakukan dialog dan interaksi satu sama lain. Supaya bukan aturan atau ideologi-ideologi sempit dan dangkal yang mendeterminasi hidup kita, melainkan kemanusiaan, cinta kasih dan persaudaraan antar sesama manusia. Seperti kata Almarhum Gusdur (Allahu Yarham) “Yang terpenting dari politik adalah kemanusiaan”
Di Indonesia sendiri, kita telah melihat gelombang politik identitas dan populisme kanan yang terus menguat dan cenderung mengkhawatirkan. Terutama ketika gerakan-gerakan seperti itu didasarkan pada doktrin-doktrin agama yang bersifat baku dan sakral.
Persoalannya adalah realitas politik selalu membutuhkan hal-hal yang fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan zaman, sementara agama tidak.Mungkin karena itulah banyak sekali kejahatan terhadap kemanusiaan yang kita lakukan atas nama Tuhan dan Agama di negara ini.
Dan tentu saja bagi mereka yang melakukannya tidak akan merasa bersalah atas perbuatannya itu, karena bagi mereka itu sudah sesuai dengan ketentuan agama.
Di sinilah betapa pentingnya memetakan antara domain agama yang bersifat partikular dengan domain sosial-politik yang harus bersifat universal, lebih-lebih karena realitas sosial-antropologis masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam.
Mustahil kita bisa menemukan titik temu jika di dalam dialog yang kita lakukan kita selalu menyandarkan aspirasi-aspirasi kita pada hal-hal yang bersifat partikular, seperti Agama. Hal itu justeru akan membuat kelompok dan agama lainmenuntut hal yang sama, jika tidak maka mereka akan merasa dianak tirikan dan merasamenjadi rakyat kelas dua (The Second Classes Of Citizens) di negaranya sendiri.
Berkaitan dengan hal itu, jauh-jauh hari, Sosiolog Indonesia, yakni Almarhum Kuntowijoyo telah menjelaskan bahwa menjadikan agama sebagai politik adalah sebuah reduksi terhadap agama itu sendiri.
Apa sebab? Karena Agama berdimensi banyak, sementara politik berdimensi satu yakni dimensi rasionalitas dan kemanusiaan saja. Politik hanyalah salah satu aspek dalam agama. Banyak hal penting yang akan dipertaruhkan oleh agama ketika agama masuk ke dalam gelanggang politik, mulai dari politisasi agama, seperti yang sudah kita liat selama ini, hingga hilangnya kepercayaan orang atas kesucian agama itu sendiri.
Dan yang paling membahayakan adalah ketika sikap politik kita dilandasi oleh legitimasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Hal itu karena nilai-nilai yang diinspirasi dari agama bersifat partikular yang diimani oleh para pemeluknya saja, sementara kehidupan politik adalah urusan semua orang, terlepas apapun agamanya.
Maka, urusan politik sebenarnya bukan urusan agama, melainkan urusan kemanusiaan. Oleh karenanya, pembicaraannya pun harusnya tidak melibatkan agama, melainkan melibatkan aspek-aspek kemanusiaan kita.
Sayangnya, apa yang terjadi di Indonesia justeru apa telah dikhawatirkan oleh Kuntowijoyo beberapa tahun lalu.
Sekarang kita tengah sampai pada suatu era yang disebut era post-truth oleh para ilmuwan sosial-politik, di mana kebenaran tidak lagi menjadi prioritas, kejujuran semakin langka dan mahal.
Semua orang merasa telah melakukan hal yang benar hanya karena menguntungkan kelompok dan golongannya, lebih-lebih jika ideologi kelompok mereka berbasis agama.
Di era Post-Truth ini, berbohong demi kemenangan agama dan kelompok sendiri tidak dianggap sebagai keburukan dan kejahatan, melainkan sebagai prestasi dan ibadah yang akan dibalas oleh Tuhan.
Berbohong tetiba berubah menjadi sebuah talenta baru yang harus diasah dan dikembangkan, karena di era sekarang kebohongan justeru dipahami sebagai salah satu cara untuk memenangkan pertarungan.
Keadaan ini semakin mendapatkan jalannya dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi kekinian. Teknologi informasi telah memberikan kita akses yang sangat besar untuk menjadi pembohong ulung.
Teknologi telah berjasa besar membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam dunia imajiner yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Karena itulah saya ingin bertanya kepada Anda, sudahkah Anda berbohong hari ini?
Penulis: Muhammad Yunus
