 |
| Aksi demonstrasi PMII Lotim di Depan Kantor Bupati dikawal aparat keamanan dari unsur Kepolisian dan Sat Pol PP |
Kericuhan tersebut diakui Sudirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Lombok Timur saat dikonfirmasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) usai mendampingi massa aksi bertemu Kepala Dinas.
"Ya sempat adu otot tadi," ucapnya kepada wartawan.
Lanjut Sudirman, insiden adu otot itu terjadi secara spontan karena massa aksi menendang, mendorong dan menggoyang-goyang gerbang Kantor Bupati. Padahal, kata dia, gerbang itu adalah simbol kebesaran dan kewibawaan para pemimpin dan daerah Lombok Timur sendiri.
Walaupun massa aksi punya hak untuk melakukan demo, sambungnya, namun hak-hak itu harus terkendali dengan baik: tidak arogan dan melakukan perusakan.
"Jadi kalau ada pendapat atau saran yang perlu disampaikan, silakan sampaikan dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Lotim IPTU. Nikolas Osman mengaku tak sempat menyaksikan secara langsung peristiwa adu otot itu lantaran masih berada di Kejaksaan tempat pertama massa aksi PMII berorasi.
Namun berdasarkan keterangan jajarannya, kata dia, kejadian itu dipicu oleh tindakan massa aksi yang mendorong Kepala Satpol PP yang berada di baris depan pengamanan.
"Kasat Pol PP katanya maju di depan, ya mungkin untuk meredam massa, lalu untuk membela pimpinannya itu kemudian terjadi keributan, tapi hanya sebentar setelah itu kembali berlangsung aman," ujarnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya.
Ia menilai kejadian seperti itu sangat mungkin terjadi dalam aksi demonstrasi. "Ya namanya di lapangan itu kan, biasanya mudah sekali tersulut emosi, mungkin karena sama-sama emosi sehingga terjadi aksi saling dorong itu," jelasnya sembari mengatakan bahwa tidak ada yang terluka dari insiden tersebut.
Yang cukup disayangkan Kasi Humas ialah posisi Pol PP dalam pengamanan demonstrasi. Secara prosedur, kata dia, yang berada di baris depan adalah anggota kepolisian, bukan Pol PP.
"Secara prosedur Pol PP harus tetap berada di belakang, di belakang gerbang untuk mengamankan kantor Bupati," jelasnya sembari berharap hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ia juga berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak Pol PP untuk melakukan evaluasi. (Yns)
