 |
| Massa Aksi PMII Lotim Audiensi dengan Kadis Dikbud Lotim di ruang kerjanya usai orasi di Depan Kantor Kejari, Kantor Bupati dan Kantor Dinas Dikbud |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lombok Timur berakhir dengan kesepakatan saling tukar data antara PMII dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim Ahmad Dewanto Hadi.
Dalam jangka waktu 3X24 Jam, PMII Lotim akan menyerahkan bukti dan data terkait dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh Dinas Dikbud. Sementara Kadis Dikbud juga bersedia memberikan data yang diminta massa aksi PMII.
Meski sempat diwarnai kericuhan dan aksi dorong-dorongan dengan aparat keamanan, perwakilan massa aksi akhirnya diterima Kepala Dinas Dikbud Lotim Ahmad Dewanto Hadi di ruang kerjanya. Kamis, (31/03/2022), setelah berorasi di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Kantor Bupati dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud),
Ketua Umum PC PMII Lotim Ahmad Muzakkir mengatakan, aksi itu dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban kepala Dinas Dikbud Lotim terkait sejumlah kasus yang mereka temukan, seperti dugaan mark up harga pada biaya pembayaran soal ujian semester bagi siswa Sekolah Dasar.
Zakir mempertanyakan bentuk pengawasan Dinas Dikbud terhadap hal itu serta meminta Kepala Dinas mengambil sikap tegas terhadap oknum yang melakukannya.
Pasalnya, lanjut Zakir, Dikbud sendiri sudah mengeluarkan surat edaran bahwa soal ujian semester itu dibuat oleh guru di masing-masing sekolah.
"Ini yang ingin kita perjelas, mengapa hal itu bisa terjadi?" ujarnya di hadapan Kepala Dinas Dikbud Lotim, Kasat Pol PP, Kapolsek Kota Selong dan sejumlah wartawan yang ikut menyaksikan jalannya audiensi.
Persoalan lain yang disampaikan Zakir ialah dugaan jual beli SK dan pengadaan buku paket panduan bulan Ramadhan oleh oknum Dikbud Lotim. Padahal sebelumnya, kata Zakir, Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy telah menegaskan untuk tidak lagi menambah jumlah tenaga honor daerah lantaran kondisi keuangan defisit.
"Tapi kenapa masih ada oknum yang memperjualbelikan SK tersebut dengan harga Rp. 5 sampai 7 Juta," sebutnya seraya mengatakan bahwa pengadaan buku paket Ramadhan itu juga terkesan dipaksakan kepada Sekolah dan dibayar melalui dana BOS.
Zakir menambahkan, tuntutan lain yang dilayangkan PMII ialah terkait pengadaan laptop atau Chromebook bagi sekolah. Menurutnya, fasilitas belajar itu tidak diperjualbelikan, namun faktanya, kata Zakir, hal itu justru dibeli oleh pihak sekolah dengan harga yang cukup beragam.
Perwakilan massa PMII lainnya bernama Herwadi menambahkan bahwa kedatangan mereka itu juga untuk mempertanyakan bentuk kerja sama Dikbud dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Kabupaten Lombok Timur terkait program pelatihan menjadi wasit kepada guru di masing-masing sekolah.
Katanya, biaya program itu juga dibebankan kepada dana BOS. untuk masing-masing guru yang ikut pelatihan, kata Herwadi, dikenai biaya sampai Rp. 7 Juta. Menurutnya, program itu tidak begitu penting bagi dunia pendidikan di Lombok Timur.
Baiknya, kata dia, dana sebesar itu digunakan untuk menambah atau memperbaiki fasilitas sekolah. Herwadi meminta supaya Dinas Dikbud menunjukkan surat perjanjian antara Dikbud dengan PSSI untuk mempelajari seperti apa bentuk kerja samanya.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dinas Dikbud Lotim Ahmad Dewanto Hadi menantang PMII untuk menunjukkan bukti atas semua dugaan yang Ia sampaikan tersebut. Jika memang benar terbukti, Ia berjanji bakal mengambil sikap tegas kepada oknum tersebut.
"Tunjukkan kepada saya, siapa orangnya, saya akan ambil tindakan dan sikap tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku jika memang benar seperti itu," tantang Dewanto.
Terkait pengadaan laptop, Dewanto mengatakan bahwa itu memang tidak gratis, melainkan dibayar. "Yang gratis itu konten programnya bukan laptopnya," kata dia.
Sementara mengenai buku paket panduan Ramadhan, Ia membantah adanya kebijakan Dikbud yang mewajibkan sekolah membeli buku paket tersebut. Terkahir yang dijawab Dewanto ialah soal kerjasama Dikbud dengan PSSI.
"Itu sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS," ucapnya.
Salah satu spesifikasi penggunaan dana BOS, jelasnya, ialah untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan. "Di sinilah posisinya kerja sama kami dengan PSSI," ucapnya.
Menurut Dewanto, program tersebut sangat penting dilakukan mengingat salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) ialah sepakbola.
Apalagi, lanjutnya, melihat animo masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi di Lombok Timur, maka sangat perlu melatih wasit dan para pelatih sepak bola yang profesional. Ia berharap dengan adanya pelatih dan wasit profesional tersebut semakin meningkatkan kualitas sepak bola Lombok Timur.
"Kita berharap dari sini muncul talenta-talenta baru atlet sepak bola dari Lombok Timur," jelasnya.
Lagi pula, kata Dewanto, membangun talenta yang benar-benar professional tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus dipersiapkan dengan baik. "Tidak bisa ketika kita inginkan maka saat itu juga ada tanpa kita bangun dari awal," jelasnya.
Dewanto mengapresiasi langkah massa aksi PMII itu. Katanya, hal itu baik demi kemajuan pendidikan di Lombok Timur. Akan tetapi, Ia meminta diberikan data dan bukti konkret atas persoalan yang disampaikan PMII supaya pihaknya segera mengambil sikap.
"Silakan perlihatkan saya siapa orangnya dan mana buktinya, saya akan tindak dan evaluasi," pungkasnya seraya berkata supaya tidak sekedar melempar isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. (Yns)
