 |
| Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Murnan (ketiga dari kanan) saat menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musyawarah) Daerah tahun 2022 |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Murnan menyampaikan pokok-pokok pikiran Dewan dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah tahun 2022, yang digelar pada Selasa, 22 Maret 2022, di Ballroom Kantor Bupati.
Pokok-pokok pikiran Dewan yang disampaikan Ketua DPRD Lotim itu di antaranya adalah meminta Pemkab Lotim melaksanakan efisiensi anggaran di tahun-tahun berikutnya supaya seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
Dalam pendidikan, kata Murnan, Dewan meminta pihak eksekutif tidak membedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta maupun pondok pesantren. Pasalnya, kata dia, lembaga swasta yang mengelola pendidikan memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses pembangunan di bidang pendidikan itu sendiri.
"Dalam bidang ekonomi, kami meminta supaya eksekutif hendaknya mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta mampu menarik investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri," paparnya. Selasa, 22/03/2022.
Pada bidang Aparatur Sipil Daerah, kata Murnan, Dewan meminta supaya ditingkatkan lagi. Namun demikian, lanjutnya, hal terpenting dari pembangunan Bidang Aparatur Sipil Pemerintah Daerah adalah peningkatan profesionalisme, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Dewan juga menyoroti penempatan pejabat pada suatu jabatan tertentu oleh Pemkab Lotim. Eksekutif diharapkan sedapat mungkin menempatkan pejabat yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya, supaya dapat menjalankan tugasnya secara professional.
Selain itu, Dewan juga menanggapi jumlah kunjungan pada RSUD Soedjono Selong yang terus meningkat. Terhadap hal itu, Pemkab Lotim diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien.
"DPRD meminta sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga paramedis dan peralatan kesehatan ditingkatkan," kata Murnan.
Terkait SDA lombok Timur, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan lain lain, begitu pula dengan potensi wisata, menurut Murnan, jika semua potensi itu mampu digali dan dikembangkan serta mendapat perhatian dari pemerintah daerah secara serentak, maka akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, adil sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama.
"Pelaksanaan Sasaran, Target, Program dan kegiatan harus betul-betul mengacu pada Visi-Misi Kabupaten Lombok Timur dan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, serta Kebijakan Umum Anggaran harus diejawantahkan secara aplikatif, sehingga tidak terkesan sloganistis," tegasnya.
Ia juga meminta eksekutif meningkatkan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan. Dalam soal itu, Murnan menilai perlu ditingkatkan peran dan fungsi inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.
Untuk Pengisian Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja/Instansi Pemerintah Daerah, Murnan mengatakan hal itu harus memperhatikan kompetensi, kapasitas, dedikasi untuk mendorong peningkatan kinerja.
Dan dalam rangka tertib administrasi di bidang pertanahan, Pemkab Lotim diminta agar bisa menjadi fasilitator antara Instansi terkait (BPN, Notaris) agar tidak terjadi pengeluaran dokumen ganda (Tanah sudah dipecah tetapi sertifikat induknya masih keluar).
Sementara untuk memenuhi bukti administrasi pendirian bangunan, kata Murnan, Pemkab harus melakukan pendataan kembali terhadap berdirinya bangunan (perusahaan-perusahaan) yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
"Pemerintah Daerah juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap Koperasi-koperasi simpan pinjam yang mengenakan bunga lebih dari ketentuan perbankan," ujarnya.
Murnan melanjutkan, DPRD juga merekomendasikan agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan, Kepala Daerah mengawasi langsung dan mengkoordinasikan SKPD pengelola dana tugas pembantuan agar pelaksanaannya dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai harapan yang menugaskan dan agar senantiasa terbangun harmonisasi dengan program-progam yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur.
Menurutnya, membangun Lombok Timur hendaknya tidak bertumpu pada APBD semata. Pasalnya menurut dia membangun Lombok Timur dengan APBD sangatlah kecil, tidak sebanding dengan luas wilayahnya dengan jumlah penduduk terpadat di NTB.
"Oleh karena itu DPRD menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk terus menjalin komunikasi dan melobi Pemerintah Pusat agar bisa mendapatkan dana baik melalui dan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan bersama maupun sember-sumber pendanaan lainnya," sambung Murnan.
Terkait penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat, terutama di wilayah selatan, pihaknya meminta supaya itu dilakukan secara terencana dan permanen agar persoalan menahun soal air bersih itu dapat teratasi.
"Begitu pula terhadap infrastruktur pertanian serta pemanfaatan DAM pandan dure secara maksimal dan berkeadilan," tukasnya.
Mengenai peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan terhadap kelompok UMKM dan kelompok usaha bersama, Pihaknya meminta agar terus ditingkatkan, baik melalui pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, maupun penyediaan bantuan modal.
Penguatan dan pengembangan badan-badan usaha milik daerah untuk menjadi badan usaha yang sehat dan maju sehingga dapat memberikan kontribusi yang memadai terhadap pendapatan daerah juga diharapkan.
Murnan melanjutkan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Lombok Timur juga harus serius diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, Karenanya Program pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja hendaknya menjadi perhatian dan diprioritaskan.
Pemerintah daerah juga diminta agar merencanakan secara konsisten pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur secara merata, berimbang dan berkeadilan.
Ia berharap, pokok-pokok pikiran DPRD yang diuraikan tersebut agar diakomodir oleh Pemkab Lotim dalam RKPD tahun 2023.
"Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa diakomodir," pungkasnya sembari berharap supaya hubungan kemitraan dan kerjasama antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan harmonis bisa terus terus dijaga dan dipelihara.
Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy mengingatkan kepala OPD, camat, Pimpinan BUMD se-kabupaten Lombok Timur yang hadir dalam acara tersebut agar fokus pada peningkatan IPM di akhir periode RPJMD 2018-2023.
Bupati mengatakan Infrastruktur daerah menjadi penekanan pertaman selanjutnya jalan, irigasi dan gedung milik pemerintah termasuk sekolah yang belum pernah tersentuh renovasi.
Menyinggung gedung sekolah, Bupati meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melihat secara langsung sekolah yang membutuhkan renovasi untuk keamanan dan kenyamanan siswa serta para pengajar.
Di bidang kesehatan, dirinya menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, Pemda berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dengan mendirikan rumah sakit tipe D, salah satunya di Suela.
Pada poin ini diharapkannya koordinasi yang lebih mantap antar layanan kesehatan yang sudah ada untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Koordinasi ini disebut Bupati tidak semata untuk satu sektor atau elemen tertentu, melainkan bagi seluruh elemen yang ada di Lombok Timur. Ia bahkan menyebut harus ada keselarasan hingga di level staf. "Atasan dan staf harus satu hati," tegasnya.
Tak hanya itu dirinya juga mengatakan sejumlah prestasi yang telah ditorehkan Lombok Timur tahun 2021 lalu tidak lepas dari koordinasi yang baik di semua tingkatan. Maka dari itu ia meminta agar prestasi ini dapat ditingkatkan, minimal dipertahankan.
Ia berharap dengan peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat dapat mendorong peningkatan pendapatan per-kapita masyarakat Lombok Timur. Dan Bupati berharap dukungan Forkopimda, utamanya aparat penegak hukum (APH) yang senantiasa memberikan masukan dan mengawal proses pembangunan di daerah ini. (Yns)
