 |
| Press release sosialisasi informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat. Dari kiri: R. Bambang Dwi Minardi, Kepala Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Disnakertrans Lotim, H. Supardi, Kepala Disnakertrans Lotim |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Kabar gembira dari dunia kerja luar negeri. Pasalnya, sekitar 66 negara penempatan telah resmi dibuka untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa adaptasi ini.
Informasi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur H. Supardi dalam acara press release di Aula Mediasi Kantor Disnakertrans Lotim bersama wartawan. Selasa, (14/06/2022).
"Sesuai dengan keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI bahwa ada 66 negara yang telah dibuka untuk PMI di masa adaptasi ini," ungkapnya.
Supardi menyebutkan, puluhan Negara yang sudah dibuka itu di antaranya ialah Albania, Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Azerbaijan, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Denmark, Djibuti, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Hungaria, Hong Kong, Inggris, Irak, Italia, Jepang, Jerman dan juga Kaledonia Baru.
Selanjutnya, kata dia, ialah negara Kanada, Kenya, Kepulauan Solomon, Arab Saudi, Korea Selatan, Kuwait, Lebanon, Liberia, Maladewa, Malaysia, Maroko, Mesir, Namibia, Nigeria, Norwegia, Panama, Papua New Guinea (PNG), Persatuan Uni Emirat Arab (PEA), Polandia, Perancis, Qatar, Kongo, RRT, Malta, Rumania, dan Rusia.
"Selain itu juga ada Negara Rwanda, Serbia, Slowakia, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, Yordania, Zambia, dan Zimbabwe," sebutnya satu persatu.
Namun demikian, Ia mengimbau para calon tenaga kerja untuk tidak mudah berangkat ke negara penempatan jika sponsor atau agen yang memberangkatkannya tidak jelas.
Ia juga meminta kerja sama dan peran serta pemerintah Desa dalam melihat warganya yang meminta surat rekomendasi pembuatan dokumen kerja luar negeri. Pasalnya, menurut dia, peran pemerintah Desa cukup besar dalam mengurangi angkat PMI unprosedural di Lombok Timur.
Ia juga meminta kepada para calon PMI supaya pintar memilih agen atau sponsor. Alangkah baiknya, ujar Supardi, CPMI tersebut mempertanyakan dan melihat legalitas perusahaan yang mereka gunakan.
"Karena dengan mengetahui legalitas perusahaan dan perekrut itu sendiri sudah barang tentu CPMI terhindar dari penipuan," pungkasnya. (Yns)
