 |
| Aksi Demonstrasi BEM UGR di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur ditemui unsur Pimpinan DPRD Lotim M. Badran Achsyid, Ketua Komisi II Uwais Al Qorni dan Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Dengan menggaungkan tagline September melawan, Puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gunung Rinjani mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur untuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Senin, (12/09/2022).
Koordinator Umum aksi BEM UGR Jundi Arzaki menjelaskan beberapa penyebab membengkaknya subsidi BBM di Indonesia. Selain fluktuasi minyak dunia, kata dia, juga karena sasaran penerima subsidi yang tidak tepat, sehingga menyebabkan dana subsidi membengkak. "Subsidi yang tidak tepat sasaran juga menjadi penyebab subsidi membengkak," ujarnya.
Menurutnya, yang bertanggungjawab dalam persoalan itu adalah Pertamina selaku distributor untuk menyampaikan subsidi ke tangan yang tepat. "Upaya ini sebenarnya sudah diusahakan oleh Pertamina, salah satunya dengan aplikasi My Pertamina yang pertama kali dirilis beberapa tahun lalu," kata dia.
Namun, lanjut Arzaki, sosialisasi terhadap aplikasi itu mulai gencar dilakukan beberapa baru-baru ini, di saat munculnya wacana kenaikan BBM.
Sebenarnya, kata Presma UGR ini, menaikkan harga BBM bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi pembengkakan subsidi. Jika pembengkakan itu terjadi lantaran sasaran yang tidak tepat, maka yang harusnya diperbaiki adalah mekanisme penyalurannya supaya tepat sasaran, bukan dengan menaikkan harganya.
Ia juga membantah jika kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Soalnya, kata Arzaki, harga minyak mentah dunia kini mulai stabil, dengan harga USD 94,68 per 24 Agustus 2022, dan diperkirakan akan terus menurun.
Pertimbangan ini semakin kuat dengan meningkatnya penerimaan dan surplus pada triwulan pertama, dan diperkirakan meningkat pada triwulan kedua. "Itu berdasarkan data BPS," imbuhnya.
Apalagi, tandasnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menggeliat, dengan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Hal itu, kata Arzaki, juga menjadi alasan kenapa BBM tidak boleh naik harga, karena dikhawatirkan pulihnya ekonomi masyarakat secara berkala di tengah gejolak pandemi ini kembali terganggu.
"Naiknya BBM jelas mengganggu daya beli masyarakat pasalnya BBM sebagai bahan bakar utama dalam transportasi dan distribusi bahan pokok," jelasnya.
Menurut dia, naiknya harga BBM tidak hanya berbicara soal daya beli masyarakat, namun juga ekonomi secara keseluruhan serta bidang lainnya.
Ia merinci sejumlah akibat yang akan terjadi jika harga BBM tetap dinaikkan, pertama akan terjadi Inflasi, dikarenakan BBM merupakan hal wajib dan utama dalam distribusi dan transportasi.
"Naiknya harga BBM jelas menaikan biaya produksi dan biaya distribusi suatu produk, naiknya biaya tadi jelas meningkatkan harga produk tersebut, dan naiknya harga atau bahkan semua produk akan diikuti dengan inflasi," paparnya.
Akibat selanjutnya, sambung Arzaki, adalah stabilitas bahan pokok yang belum selesai akan diperparah dengan naiknya harga BBM, harga sandang, pangan dan papan yang akan melambung tinggi, karena ketiga bahan pokok itu perlu biaya produksi dan biaya transportasi yang bergantung pada harga BBM itu sendiri.
Selanjutnya, kata Arzaki, daya beli masyarakat juga bakal menurun akibat kenaikan harga BBM tersebut. Setelah inflasi dan harga tinggi, ekonomi masyarakat yang tidak stabil atau bahkan memang sudah rendah akan kesulitan bertahan sebab biaya yang dibutuhkan meningkat, sementara penghasilan mereka tetap bahkan menurun. Keadaan diperparah dengan pengangguran yang semakin terbelakang, biaya hidup mahal diikuti minimnya pemasukan
"Dan pada akhirnya, jumlah kemiskinan bakal meningkat, jelas akan diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan, dan kemiskinan akan diikuti dengan permasalahan sosial dan kriminalitas yang meningkat," pungkasnya.
Arzaki menegaskan bahwa jika apa yang menjadi tuntutannya tidak terpenuhi, maka pihaknya akan menggerakkan massa lebih banyak lagi untuk melakukan aksi yang sama. Tidak hanya di Lombok Timur melainkan di seluruh indonesia.
"Jika tuntutan kami tidak didengarkan maka kami akan turun lagi di sepanjang bulan September ini, kami kan membawa tagline September melawan, kami akan melakukan aksi yang sama, tidak hanya di Lombok Timur, karena ini gerakan BEM Nusantara," pungkasnya.
Awalnya masa aksi ditemui Wakil Ketua DPRD Lotim M. Badran Achsyid dan Uwais Al Qorni Ketua Komisi II didampingi Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, namun masa menolak dan bersikukuh ingin ditemui Ketua DPRD, Murnan. Mereka mengancam akan menduduki ruang rapat paripurna jika Ketua Dewan tidak mau menemui mereka.
Pada akhirnya, Ketua DPRD Lotim, Murnan keluar menemui masa aksi dan bersedia memenuhi apa yang menjadi tuntutannya. Setelah tuntutan massa aksi diterima dan ditandatangani Ketua DPRD Lotim, massa membubarkan diri secara tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (Yns)
