 |
| Aksi Demonstrasi BEM UGR di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gunung Rinjani (UGR) pada Senin, (12/09/2022) di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur terkait kenaikan harga BBM subsidi nyaris bentrok dengan aparat keamanan.
Pasalnya, masa aksi bersikukuh ingin ditemui oleh Ketua DPRD Lotim Murnan, meskipun sudah ada dua yang menemui mereka yaitu Wakil Ketua DPRD Lotim M. Badran Achsyid dan Ketua Komisi II Uwais Al Qorni yang didampingi Kapolres Lombok Timur AKBP. Hery Indra Cahyono.
M. Badran Achsyid menjelaskan bahwa Ketua Dewan tidak bisa menemui mereka karena sedang memimpin rapat internal Dewan terkait KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022. Lagi pula, kata Badran, Pimpinan Dewan itu bersifat kolektif kolegial, siapapun bisa mewakili dari empat wakil ketua yang ada.
"Pimpinan DPRD itu bersifat kolektif kolegial, siapapun yang temui sama saja," jelas Badran sembari mengatakan bahwa rapat yang dipimpin Ketua Dewan itu sama pentingnya dengan apa yang dituntut mahasiswa, sama-sama menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Lombok Timur.
Hal yang sama disampaikan Uwais Al Qorni selaku Ketua Komisi II. Katanya, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa juga menjadi keprihatinan pihak Dewan. Bahkan, Uwais mengajak masa aksi untuk bersama-sama menyuarakan jeritan hati rakyat terkait kenaikan harga BBM tersebut.
Mendengar penjelasan itu, massa aksi tidak mau tahu, mereka tetap ingin ditemui Ketua Dewan, jika tidak, mereka mengancam akan menduduki ruang rapat paripurna.
Di tengah-tengah negosiasi itulah, aksi saling dorong antara masa aksi dengan aparat keamanan terjadi dan nyaris bentrok. Terlihat beberapa kali pihak kepolisian menegur koordinator lapangan aksi supaya menghentikan orasinya agar masa tak terprovokasi dan kembali tenang.
Bahkan, Kapolres dan M. Badran Achsyid mencoba menenangkan masa dengan menggunakan megaphone dan mikropon, namun tak ada yang menghiraukan. Massa aksi kembali tenang setelah mendengar kata-kata Badran bahwa Ketua Dewan siap bertemu dan sedang dalam perjalanan turun dari lantai atas.
Setelah ditemui Ketua Dewan, massa aksi kembali berorasi sembari membacakan tuntutannya, di antara tuntutan itu adalah meminta DPRD Lombok Timur bersama-sama menolak kebaikan harga BBM subsidi dan harus dikirim ke pemerintah pusat di mana tembusannya itu juga harus dialamatkan ke BEM UGR agar mereka tahu bahwa surat itu benar-benar terkirim.
Tak hanya itu, masa aksi juga meminta supaya Pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Mereka juga meminta supaya proses pembangunan Ibu Kota Negara dihentikan sementara.
Menurut masa aksi, dana pembangunan Ibu Kota baru itu bisa dialihkan untuk mensubsidi kebutuhan BBM masyarakat untuk mengindari inflasi dan membantu daya beli yang lesu akibat kenaikan harga BBM subsidi.
Mendengar tuntutan itu, Ketua Dewan langsung bersedia membubuhkan tanda tangan bersama Badran Achsyid. Ia juga bersedia melampirkan BEM UGR sebagai salah satu tembusan surat yang akan dikirim ke Pemerintah Pusat tersebut. (Yns)
