 |
| Rapat Koordinasi untuk menekan inflasi akibat pengalihan subsidi BBM di tingkat pmerintah kabupaten Lombok Timur (Foto: PKP Lombok Timur) |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Senin, (05/09/2022) di ruang rapat Bupati.
Rakor tersebut digelar Pemkab Lotim usai mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, dan sejumlah Menteri, bersama seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda.
Dilansir Portal Resmi Pemkab Lotim, Senin, (05/09/2022), dalam rakor tersebut, Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy menginstruksikan jajarannya untuk merumuskan kembali rancangan APBD Perubahan 2022 sesuai arahan pada rapat koordinasi tersebut.
Bupati meminta Plh. Sekretaris Daerah bersama Kepala BPKAD yang turut hadir pada rapat tersebut, menghitung dengan cermat dana yang dapat di-realokasi guna menekan inflasi sebagai dampak pengalihan subsidi BBM. Ia juga meminta penambahan alokasi untuk dana tidak terduga (DTT) yang dapat digunakan untuk penanggulangan inflasi.
Mencegah keragu-raguan Pemerintah Desa, Bupati juga akan menyurati masing-masing kepala desa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Desa PDTT no. 97/2022 di daerah.
Sementara itu kepada Kepala Dinas Sosial, Bupati Sukiman menugaskan untuk segera berkoordinasi dengan PT. Pos sebagai penyalur dana bantuan langsung tunai (BLT) ini.
Ditegaskannya agar PT. Pos dapat menyalurkan dana langsung ke masyarakat, setidaknya melalui kantor pos di masing-masing kecamatan, bila perlu langsung ke desa.
"Tidak boleh memberatkan masyarakat, apalagi sampai ada yang melakukan pemotongan,” tegas Bupati dikutip dari sumber yang sama. Karena itu Bupati meminta pengawasan dari aparat penegak hukum. (SN)
