 |
| Muhammad Fauzan, Sekretaris PKC PMII Bali-Nusra |
Mataram, Selaparangnews.com - Sekretaris Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali-Nusra Muhammad Fauzan mengecam dugaan tindakan represif dan intimidasi aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi Cipayung Plus Kota Bima di depan Kantor DPRD Kota Bima, Senin kemarin, 5 September 2022.
"Atas nama PKC PMII Bali-Nusra, kami mengecam tindakan represif yang dilakukan dalam mengamankan aksi. Kami mendapat informasi bahwa sahabat-sahabat kami juga menjadi korban represif itu, mereka mengalami luka, bahkan ada juga yang ditahan," kata Muhammad Fauzan melalui siaran tertulis yang diterima media ini. Selasa, (06/09/2022)
Fauzan meminta supaya Institusi Kepolisian untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan atas insiden yang terjadi. Menurutnya, tindakan represif Polri terhadap para demonstran merupakan upaya pembungkaman hak-hak demokrasi.
Hal serupa, kata Pria yang akrab disapa Ojan itu, kemungkinan tidak hanya terjadi sekali ini saja, melainkan berulang kali, apalagi kalau melihat jauh ke belakang.
"Seperti halnya aksi-aksi demontransi di sejumlah daerah yang mungkin kurang ter-publish oleh media sehingga isu tersebut tidak terangkat ke publik," kata dia.
Masyarakat Indonesia, tegas Aktivis asa Lombok Timur ini, hidup di atas negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, sikap represif Polri yang terus terulang tidak bisa dibiarkan dan perlu penyikapan yang tegas.
Menurutnya, insiden semacam itu menjadi preseden dan catatan buruk buruk bagi Kepemimpinan Kapolda NTB saat ini.
Ia mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran ke Mapolda NTB untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan jajarannya di Kota Bima kemarin serta menindak tegas dan mengusut tuntas oknum-oknum yang telah melukai mahasiswa yang melakukan aksi tersebut.
"Tindakan ini sudah melukai darah juang kami. Maka hanya ada satu kata yakni lawan, dengan mengintruksikan puluhan ribu kader kami di wilayah Bali, NTB dan NTT untuk mengepung Mapolda NTB," ucapnya, sembari menegaskan bahwa pihaknya akan menyurati Irwasda NTB, Irwasum di Jakarta, Kapolri dan menyurati Presiden RI untuk mengevaluasi Institusi Kepolisian Nusa Tenggara Barat. (SN)
