 |
| Aksi tolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Lombok Timur diwarnai aksi coret tembok dan tendang gerbang hingga jebol |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Gelombang aksi protes terhadap kenaikan harga BBM subsidi di Kabupaten Lombok Timur terus terjadi. Pada Kamis, (15/09/2022), puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Laskar Banteng Hitam melakukan demontrasi di depan Kantor DPRD Lombok Timur.
Aksi tersebut sempat memanas lantaran keinginan mereka untuk masuk ke gedung wakil rakyat itu tak kunjung ditunaikan. Akibatnya, Mahasiswa dengan ganas menggoyang dan menendang Gerbang Kantor Dewan hingga jebol dan nyaris roboh.
Tak puas sampai di situ, Mahasiswa juga melakukan aksi corat-coret tembok DPRD Lotim menggunakan pilok.
"Kantor Penyiksa, DPRD Penjilat Rakyat, Penipu, Dewan Penakut, DPRD Pembohong, Penghianat," demikian bunyi tulisan yang dibubuhkan massa aksi di tembok Kantor DPRD Lotim.
Kendati demikian, masa aksi tak kunjung diizinkan masuk lantaran tak satupun pimpinan dan anggota dewan di kantor saat itu, yang ada hanya pegawai Sekretariat Dewan, termasuk Sekretaris Dewan H. Ahyan.
Oleh karenanya, masa aksi hanya ditemui H. Ahyan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pertemuan masa aksi dan Sekwan pun diwarnai dengan perdebatan dan menemui jalan buntu.
Mahasiswa mengaku tak habis pikir kenapa mereka tidak diizinkan masuk ke dalam. Selain itu, mereka juga menuding bahwa dewan takut bertemu dengan mereka kemudian membuat alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Karena itu, masa mendesak Sekwan untuk menunjukkan bukti surat perintah perjalanan dinas tersebut.
"Tunjukkan mana buktinya, Jangan-jangan mereka sembunyi di dalam," kata masa aksi.
Sekwan terus berupaya untuk menjelaskan kepada mahasiswa bahwa saat ini tidak ada yang bisa ditemui karena semua pimpinan dan anggota dewan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. "Jadi untuk apa di dalam," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa tuntutan masa aksi untuk meminta rekomendasi DPRD Lotim untuk menolak kenaikan harga BBM sudah dikirim ke pemerintah pusat. "Apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan sudah kami kirimkan ke pemerintah pusat," pungkasnya. (Yns)
