 |
| Bersama Direktur Aman Indonesia, Polda NTB meninjau Kampung Tangguh Pancasila di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Tahun 2021 lalu, Kampung Tangguh Pancasila, terbentuk di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Bersama Direktur Aman Indonesia, Polda NTB meninjau Kampung Tangguh Pancasila tersebut, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Kampung Tangguh Pancasila di Kantor Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, pada Jum'at, 28 Oktober 2022 kemarin.
Kepala Desa Tirtanadi, Ruspan, menjelaskan, tahun 2021 lalu kampung tangguh pancasila terbentuk di Desa yang memiliki 6.800 penduduk tersebar di tujuh Dusun. Ada beberapa organisasi berkembang di Desa ini.
Kendati demikian, tidak mempengaruhi adanya perbedaan. Menurutnya, di Desa tersebut terdapat sedikit perbedaan, namun banyak kesamaan.
Tapi acap kali sedikit perbedaan itu, bisa membuat perpecahan. Akan tetapi yang terpenting, bagaimana perbedaan-perbedaan itu disatukan dalam satu wadah, sehingga terjadi satu perdamaian ditengah masyarakat.
Masih kata Ruspan, beberapa permasalahan yang terjadi, bisa terdeteksi melalui kegiatan kelompok yang telah dibentuk.
Adanya kelompok-kelompok yang telah terbentuk itu, desa dapat dengan cepat mendeteksi kegiatan masing-masing.
"Perbedaan ditengah masyarakat, disatukan dalam satu wadah. Alhamdulillah, sekarang tidak lagi terjadi hal-hal yang tak di iginkan. Tugas kami pemerintah desa, membuat tirtanadi aman," terangnya.
Sementara itu, Direktur Aman Indonesia, Dwi Rubi Kolifah, mengungkapkan, kampung tangguh pancasila, untuk mendorong perdamaian.
Sebuah perbedaan, tidak boleh menjadi penghalang membangun watak bersama dalam membangun bangsa. Perbesaan inilah yang harus menjadi kekuatan Indonesia, dan perbedaan jangan dijadikan berpecah belah.
"Karena perbedaan inilah kita menjadi Indonesia," tegasnya.
Dalam sejarah, kita berada diwilayah berbeda-beda. Misi kami di Aman Indonesia, bagaimana keindonesiaan itu bisa dipakai untuk membangun kebersamaan. Bagaimana pun, identitas keindonesiaan itu penting.
"Kami Aman Indonesia bskerja di 41 Desa di beberapa Provinsi yang sedang mengalami konflik, provinsi yang pernah mengalami konflik, dan Provinsi yang tidak mau mengalami konflik. Kerja-kerja ini sudah kami mulai sejak 2007 lalu," ketusnya.
Disebutkan, terdapat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme tahun 2020-2024, diteken pemerintah tanggal 6 Januari 2021.
Dalam hal ini, Aman Indonesia menggandeng Pemerintah Pusat malului program yang lebih membumi ditengah masyarakat.
Perpres itu, mencakup tiga pilar, yakni meliputi pilar pencegahan yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Pilar kedua yakni pilar penegakan hukum berupa perlindungan saksi dan korban serta penguatan kerangka legislasi Nasional. Pilar ketiga, yakni pilar kemitraan dan kerjasama Internasional.
Kesiapsiagaan itu sendiri, masuk dalam program pilar pertama. Sedangjan kampung tangguh pancasila, konsep besarnya ialah kesiapsiagaan, jangan sampai terjadi teror atau tindakan radikal lainnya.
Selain itu, melakukan deradikalisasi, daftar peran narasi, membangun narasi melawan narasi yang dapat memecah belah bangsa.
"Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 itu, bisa menjadi dasar pemerintah deaa bekerja, melalui program tangguh pancasila,".lugasnya seraya berharap Gubernur NTB mau menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) RAN PE.
Untuk diketahui, kampung tangguh pancasila yang dibuat tahun 2021 ini, belum banyak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, meskipun telah memiliki beberapa program yang masih berjalan.
Sehingga dengan momen tersebut, berharap agar Direktur Aman Indonesia, selain memberikan pencerahan terkait kelansungan kampung tangguh pancasila yang telah dilaunching, juga bisa membantu agar kampung tangguh pancasila desa Tirtanadi bisa diberikan pendampingan melalui beberapa program yang dimiliki oleh AMAN.
Di beberapa Desa, kampung tangguh pancasila juga sudah dibuat. Akan tetapi kendalanya sama semua, rata-rata Kepala Desa takut mengeksekusi program sebab masih minim pengetahuan tentang payung hukum yang akan dijadikan dasar dalam mengeksekusi program mereka.
Pada kesempatan yang sama, masyarakat berkesempatan melakukan dialog bersama Ditektur Aman Indonesia. Sejumlah aspirasi diluahkan dan ditampung direktur Aman Indonesia, untuk diperjuangkan ditingkat pusat. (SN)
