 |
| Dialog Publik yang diselenggarakan Prodi KPI FDK IAIH Pancor bersama Kapolres Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor menggelar Dialog Publik terkait Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Kepolisian.
Kegiatan yang digelar Rabu, (30/11/2022), di Aula Kampus tersebut mengangkat tema: Antara Penegak Hukum Viral di Media Sosial untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik Kepada Polri.
Kapolres Lotim AKBP Hery Indra Cahyono didampingi Kasat Binmas Polres Lotim IPTU Suyono hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yang ditemani sejumlah pejabat kampus seperti Warek I IAIH Pancor Heri Hadi Saputra, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Muhammad Marzuki dan Kaprodi KPI Daeng Sani Ferdiansyah.
Dalam sambutannya, Warek I IAIH Pancor Heri Hadi Saputra mengkilas balik pengalamannya saat kuliah dulu di era-era reformasi.
Katanya, pada era, itu interaksi mahasiswa dengan aparat kepolisian lebih sering dilakukan di jalanan. Itupun, kata Heri, yang menjadi media interaksi adalah Sepatu, Kayu dan Batu.
Namun demikian, kata dia, hal itu terjadi karena kondisi sosial politik yang ada pada saat itu sehingga trend yang berkembang di lingkungan kampus adalah menjadi aktivis yang harus turun ke jalan melawan rezim.
"Dulu itu tidak kren rasanya jadi mahasiswa kalau tidak turun ke jalan," kenangnya.
Kaitannya dengan tema dialog, Heri mengutip kata-kata TGB. Dr. TGKH. Zainul Majdi yang menilai bahwa saat ini institusi kepolisian sedang mendapat ujian di mana banyak kasus-kasus yang menyeret institusi kepolisian itu sendiri meskipun itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
"Bapak Tuan Guru Bajang itu mengatakan begini, saat ini Polri itu sedang mendapatkan ujian," kata dia.
Ia mengatakan bahwa orang baik dan orang tidak baik selalu ada di mana saja. Jangankan di Kepolisian, tegasnya, bahkan di di Kampus dan Masjid juga ada oknum.
Karena itu, kata Heri, masyarakat harus fair dan objektif dalam melihat kasus-kasus yang menyeret institusi kepolisian tersebut.
"Kita harus fair, kita harus memberikan kesempatan bagi institusi kepolisian untuk menyelesaikan persoalan internalnya dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai apa sebenarnya yang terjadi," jelas Heri Hadi Saputra.
Menurutnya, penghakiman media sosial jauh lebih kejam daripada hukum jalanan. Pasalnya, kerapkali persoalan-persoalan yang masih menjadi isu liar di masyarakat sudah diviralkan dan dihakimi secara serampangan oleh netizen lewat medsos.
Apalagi, kata Heri, 90 persen isi media sosial adalah Hoaks, terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan hukum.
Karena itu, satu-satunya cara untuk bisa membedakan mana hoaks dan fakta harus menjadi pengguna medsos yang cerdas.
"Caranya ya harus melek literasi, jangan mengkonsumsi informasi dari medsos yang tidak bertanggungjawab, harus diklarifikasi melalui situs-situs yang terpercaya," ucapnya.
Sementara itu, Kaprodi KPI FDK IAIH Pancor Daeng Sani Ferdiansyah mengatakan, dialog publik digelar karena melihat kondisi institusi kepolisian saat ini terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat.
"Kami berharap melalui dialog ini ada keterbukaan antara Polri dan masyarakat secara menyeluruh bagaimana bisa mensosialisasikan Kepolisian sesungguhnya," ucap Daeng.
"Jangan sampai masyarakat hanya melihat oknum-oknum yang merusak citra Polri, kita berharap melalui dialog ini Bapak Kapolres bisa memberikan nasehat dan arahan agar mindset masyarakat tidak jelek kepada Polisi sehingga nama baik Kepolisian bisa kita jaga," pungkasnya.
Kapolres Lombok Timur AKBP Henry Indra Cahyono selaku narasumber menyampaikan bahwa secara nasional kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian memang sedang turun drastis.
Namun, di tingkat provinsi dan kabupaten, lanjut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian masih relatif baik dan cukup tinggi.
Meskipun begitu, kata dia, Polres Lombok timur akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dan citra baik institusi kepolisian
di mata masyarakat.
Terkait upaya itu, Ia mengatakan bahwa pihaknya selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dan melakukan pengawasan agar anggota di lapangan bekerja sesuai aturan yang berlaku, tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan menurunkan citra polri di Masyarakat.
Untuk itu, Kapolres berharap kepada masyarakat Lombok Timur untuk bisa bekerjasama, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung khususnya yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
"Semoga dialog publik ini, bisa menjadi salah satu cara Polres Lotim untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat," tutupnya. (Yns)
