SELAPARANGNEWS.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB Gelar dialog kebangsaan dengan tema Menangkal Isu Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024 di Twa Kawa Coffee, Mataram, Jum'at kemarin, 16 Desember 2022.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Kapolda NTB yang diwakili oleh Dir Binmas Polda NTB Kombes Desy Ismail, Ketua Komisi Informasi NTB Suaeb Quri, Ketua NETFID NTB Bahwan Al Ghazali, Pengamat Politik Dr. Ihsan Hamid, dan Sekjen DPD KNPI NTB Aziz Muslim.
Dalam sambutannya, Aziz Muslim mengatakan, politik Identitas tidak boleh disalahgunakan untuk memimpin bangsa.
Ia juga memaparkan bahwa Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu.
"Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok," kata dia.
Dr. Ihsan Hamid selaku Pengamat Politik menjelaskan bahwa Politik Identitas tidak bisa dihindari dan dihilangkan dalam sosiologi.
Menurutnya, pemilihan terkecil pun tetap membangun identitas. Yang perlu dibatasi, kata dia, adalah batas bagaimana yang menjadikan identitas digunakan dalam meraih sinergi nilai positif.
Menurutnya, identitas politik tidak bisa hilang namun perlu dibatasi, Identitas secar sosiologis tetap ada, namun perlu batasan dalam penggunaan agar tidak loss kontrol.
Bahwan Al-Ghazali Direktur NETFID NTB menyampaikan bahwa Politik Identitas sudah terjadi, bersentuhan dengan budaya dan asas primordial. Ini terjadi dimulai dari individu sampai kelompok.
Kepentingan sekelompok elit politik Menangkal politik identitas, untuk tidak membentuk kelompok etnisitas atau kelompok tertentu.
“Politik identitas yang sangat seksi saat ini jika menyentuh agama," tambahnya.
Suaeb Quri, Ketua Komisi Informasi NTB dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Politik identitas itu sah dalam kontestasi politik. "Saat ini penggunaan Influencer dan buzzer dalam memperkenalkan issu banyak terjadi,
Sehingga fokus kita kali ini adalah dalam basis manfaat, menghempas colak, colek, caleg impor," jelasnya.
Menurutnya, Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.
Politik identitas tidak bisa dihilangkan, secara sosiologis identitas politik akan senantiasa ada namun bagaimana cara kita untuk membatasi identitas politik ini dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
Selanjutnya, kata dia, perlunya edukasi yang baik kepada masyarakat, sehingga politik identitas ini bisa tetap berjalan untuk sistem demokrasi yang sehat namun tidak sampai terpecah belah. Menuju pemilu 2024 harus dipenuhi ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang justru dapat memecah belah bangsa. (SN)
