 |
| Penyerahan laporan hasil riset oleh Zico Mulia (kanan) dari Yayasan Tifa kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Mahsin (kiri) |
SELAPARANGNEWS.COM - Yayasan Tifa bersama YLBHI dan Save the Children Indonesia mengadakan dialog kebijakan akses perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan yang digelar Selasa, 13 Desember 2022 di Puri al Bahrah Sawing itu dihadiri sejumlah pejabat dari OPD terkait dan juga dari kalangan legislatif.
Koordinator Yayasan Tifa wilayah NTB Zico Mulia menjelaskan, dialog tersebut merupakan tindak lanjut dari riset yang dilakukan di beberapa Desa di Kabupaten Lombok Timur bersama Forum Desa Inklusif (FDI) di Desa Jenggik Utara dan Gereneng.
"Desa-desa itu merupakan bagian dari wilayah intervensi Program HEAL, Promotion Human Rights and Equality to Achieve Sustainability yang sudah berjalan sejak 2021 di Provinsi Jawa Timur dan NTB," jelas Zico dalam sambutannya.
Yayasan Tifa, kata dia, telah melaksanakan penelitian mengenai efektivitas program bantuan sosial dan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial di 10 desa di Provinsi Jawa Timur dan NTB pada awal Oktober sampai November 2022.
Kata dia, terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari riset tersebut.
Dan sebagai tindak lanjut dari temuan itu, imbuhnya, Yayasan Tifa akan melakukan dialog kebijakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menyampaikan hasil penelitian tersebut bersama para pemangku kebijakan.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lotim Mahsin yang hadir mewakili Pemerintah Daerah menyambung apa yang disampaikan Zico Mulia terkait rencana pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah pusat
Kata Mahsin, Pemerintah di semua tingkatan diingatkan dan diharapkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut secara kolektif.
"Makna dari kolektif adalah supaya menjadi gerakan bersama secara keseluruhan," jelasnya.
Mahsin mengulas awal perjumpaan dengan Yayasan Tifa dengan sejumlah agenda yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan penelitian terhadap akses perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Pemerintah, lanjut mantan Kadis Sosial Lombok Timur ini, pemerintah telah memberi perhatian lebih terhadap persoalan sosial kelompok masyarakat rentan.
Hal itu, ujarnya, dapat dilihat dari banyaknya program yang dibuat bagi mereka, seperti JKN KIS, KIP dan beberapa bantuan sosial lainnya seperti BPNT, PKH dan yang baru-baru ini adalah BLT subsidi BBM.
"Kita di Lombok Timur juga sudah membentuk UPTPK yang memberikan pelayanan adminstratif terhadap masyarakat terkait akses bantuan sosial dari pemerintah," kata Mahsin.
Ia mengajak dan meminta komitmen semua pihak untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan persoalan sosial seperti yang dilakukan Tifa saat ini untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan tatanan sosial yang adil dan setara.
Mahsin juga berharap kepada para pendamping progam-program bantuan sosial tersebut untuk bekerja dengan baik dan benar sesuai tupoksinya masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku.
"Baik maknanya memberi manfaat kepada masyarakat, benar maksudnya tidak bertentangan dengan aturan dan juga tidak ada potensi penyelewengan," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan dialog tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lotim Mahsin mewakili pemerintah daerah.
Sebelum dialog tersebut dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hasil riset di 10 Desa yang dilakukan oleh Yayasan Tifa di Provinsi Jawa Timur dan NTB yang dilengkapi dengan sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kebijakan terkait dengan hasil riset tersebut. (Yns)
