 |
| Oleh: M. Abdul Aziz* |
OPINI - Beberapa hari terakhir ini akun Instagram Menteri Pendidikan @adiem makariem mendapat banyak kritikan dari netizen lantaran sistem zonasi yang tidak berkeadilan. Bahkan ada salah satu netizen menganggap pan @nadiem menjadi menteri pendidikan terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Tentu komentar semacam ini merupakan ekspresi masyarakat yang emosional. Terkait dengan sistem zonasi yang menjadi sorotan khalayak, dikutip dari Antaranews.com (2023) pengamat sosial dan budaya Universitas Pakuan Dr. Agnes Setyowati menyebutkan banyaknya peserta sistem zonasi yang tidak jujur. Hal ini didasarkan pada alasan orang tua menganggap sekolah tertentu berkualitas dan adanya persepsi sosial pendidikan itu sangat penting sehingga menimbulkan tekanan sosial yang kuat.
Bila kita mundur kebelakang, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak terlepas dari perhatian orang banyak lantaran yang sudah memenuhi ambang batas tak kunjung mendapatkan kepastian, belum lagi adanya kekhawatiran yang serius guru non ASN akan terdegradasi oleh kehadiran guru ASN PPPK.
Padahal, tidak menutup kemungkin kualitas guru non ASN dan guru yang baru terangkat tidak terlalu jauh perbedaannya. Bahkan dengan adanya pengangkatan PPPK wakil ketua majlis pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan non formal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Alpha Amirrachman menyebut kebijakan ini kontradiktif sebab muhammadiyah dan organisasi lain kehilangan 43 ribu guru. (Kompas, 2023).
Lebih lanjut, kurikulum merdeka (kumer) disebut kebijakan yang tidak efektif sebab lebih menekankan pada model pembelajaran yang dapat membebani guru dan siswa lantaran pelaksanaan proses pembelajaran memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tahun yang lalu Komisi X DPR-RI menganggap kebijakan kumer mendatangkan banyak persoalan.
Rasa-rasanya belum selesai hal yang telah diuraikan, akun @ppgkemendikbud dibanjiri keluhan mengenai PPG Prajabatan sebagai program profesi yang di anggap belum adanya kejelasan mengenai lulusan akan memiliki status apa, jadwal yang sering diundur hingga banyaknya kejutan yang tidak terduga menjadi bahan keluhan ditambah lagi pembatasan grive akun belajar.id.
Apakah ini tanda bahwa pendidikan kita sedang dalam keadaan carut marut ?
Mau apapun pandangan masyarakat memandang apa yang muncul dipermukaan mengenai dinamika pendidikan, secara pribadi sangat khawatir semua persoalan ini akan berimbas pada peserta didik. Bagi saya, inilah bukti bahwa masyarakat sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak bangsanya.
Hanya saja, adanya oknum yang sering mempolitisir keadaan yang seolah-olah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa padahal kita sedang bergerak pada perubahan itu sendiri namun perlu pembiasaan sebab tidak semua hal yang baru dapat kita bisa menyesuaikan diri.
Terkait adanya persoalan-persoalan yang menjadi perbincangan sudah sepatutnya hal itu dianggap sebagai sebuah kebebasan berpendapat dan berekspresi dan bahan untuk mengevaluasi. []
*M. Abdul Aziz adalah pegiat sosial kemanusiaan dan praktisi pendidikan di Kabupaten Lombok Timur, NTB.
