Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (tengah) bersama Ketua DPC Demokrat Lombok Timur Amrul Jihadi (kiri) |
SELAPARANGNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) menyambut baik penjajakan koalisi Partai NasDem dan Demokrat dengan mengusung paket Rumaksi - Amrul Jihadi (RAMAH) di Pilkada Lombok Timur yang bakal dihelat 27 November mendatang.
Ditegaskan dia, pihaknya memang memproyeksikan kader terbaik partai besutan Presiden SBY itu untuk tampil di gelanggang Pilkada Lombok Timur. Terlebih lagi kata dia, Lombok Timur adalah barometer suara di Provinsi NTB.
"Kita sambut baik penjajakan koalisi ini, karena kami di DPD Demokrat NTB memang punya proyeksi jika kader terbaik kami harus ambil tempat di Pilkada Lombok Timur," katanya. (30/03/2024)
Masih kata dia, dalam menyambut Pilkada, Partai Demokrat tetap mengacu pada hasil survei sebagai potret pihaknya untuk mengusulkan ke DPP, hingga akhirnya DPP mengeluarkan rekomendasi pencalonan pada kader terbaiknya.
"Tentu kami di Demokrat mengacu survei. Kalau survei bagus, maka tinggal kami di DPD untuk berkomunikasi dengan DPP untuk mendapatkan rekomendasi," ungkapnya.
Lanjut dia, Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Timur, Amrul Jihadi (AMJ) adalah sosok kader yang cakap dan pantas untuk maju di Pilkada Lombok Timur. Sebab kata dia, sosok AMJ dinilai cukup berprestasi dalam membesarkan partai, dengan cerminan raihan hasil Partai Demokrat di Lombok Timur yang dia nilai cukup memuaskan.
"Sosok AMJ memang layak, beliau berhasil mempertahankan lima kursi dari lima Dapil di DPRD Lombok Timur dan berhasil merebut dua kursi DPRD NTB dari dua Dapil yang ada di Lombok Timur pada Pileg kemarin. Jadi sekali lagi AMJ sangat layak dan memang kami di Partai Demokrat punya prediksi untuk menjadikan kader sebagai prioritas," ungkapnya.
Dari itu dia meminta kepada jajaran Demokrat Lombok Timur untuk kerja lebih ekstra guna mendapatkan hasil survei memuaskan, untuk selanjutnya hasil survei itu menjadi rujukan keputusan DPP Partai Demokrat.
"Keputusannya semua ada di DPP. Tapi tentu jelas dengan laporan dari DPC ke DPD dan kemudian DPD akan membawa itu sebagai landasan sebagai pertimbangan DPP untuk memutuskan," tandasnya. (Yns)