 |
| Ketua Panwascam Sakra Barat Zikri Insanul Haq melakukan uji petik hasil coklit oleh Pantarlih atau PPDP |
SELAPARANGNEWS.COM - Ketua Panwascam Sakra Barat Zikri Insanul Haq mengklaim mendapati puluhan Pemilih Potensial yang terancam tidak bisa memilih pada pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Berdasarkan data yang ditemukan oleh tim gabungan PKD dan Panwascam, kata dia, banyak masyarakat yang tidak didata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih).
"Setelah kami turun langsung, ternyata banyak pemilih potensial yang tidak dicoklit," ungkapnya lewat siaran tertulis yang diterima media ini Minggu kemarin, (28/07/2024).
Menurut dia, banyaknya pemilih yang potensial yang tidak masuk dalam daftar Pantarlih, dikarenakan pemilih - pemilih pemula ini, tidak memliki Adminduk (KTP) dan dengan alasan masih sekolah.
"Yang paling aneh, ada Pantarlih yang beralasan kertas bukti coklit habis, sehingga masyarakat tersebut tidak dilakukan coklit pada hari itu bahkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pantarlih," katanya.
Bukan hanya pemilih pemula yang tidak dicoklit, ada juga masyarakat yang tidak ada didalam DP4. Jumlahnya ini banyak ditemukan di wilayah - wilayah perbatasan dengan wilayah yang lain.
"Setelah kita melihat data yang ada, ternyata banyak masyarakat yang belum dicoklit dengan berbagai alasan yang tidak jelas," ujarnya.
Dengan banyaknya temuan di lapangan berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan, Ia menyimpulkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Pantarlih ini hanya berfokus pada DP4 saja, tanpa memperhatikan administrasi kependudukan pemilih. Sehingga banyak masyarakat yang tidak terdaftar.
"Kalau pendataan hanya mengacu pada DP4 saja, banyak masyarakat yang akan tidak bisa memilih, bahkan ada juga warga yang ada di Malaysia tidak di coklit," ujarnya.
Salah satu pemilih pemula yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA atas nama AA mengaku kaget karena ketika petugasnya datang tidak mendata dirinya. Padahal, dirinya sudah berusia 17 tahun pada Bulan Juni kemarin.
"Saat dia datang, kamu kelas berapa, saya jawab kelas 2, dia tidak pernah melihat tanggal dan tahun lahir saya," sesalnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua PPK Sakra Barat Muhammad Jamiluddin mengaku bingung dengan temuan Panwascam tersebut. Pasalnya, semua temuan yang dilayangkan Panwascam sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Pihaknya siap membuktikan by data temuan panwascam tersebut bahwa semua pemilih potensial yang dikhawatirkan akan kehilangan hak pilihnya sebenarnya sudah dimasukkan sebagai daftar pemilih.
Ia mengakui bahwa, sebelumnya memang ada salah satu warga yang belum ditulis namanya oleh Pantarlih pada stiker coklit dan di tanda daftar pemilih yang diberikan kepada pemilih. Hal itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman karena warga itu masih duduk di bangku sekolah.
Namun demikian, lanjut Jamiluddin apa yang jadi temuan Panwascam itu sudah diperbaiki jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan setelah itu, kata dia, pihaknya langsung menginstruksikan kepada jajarannya di desa dan ke Pantarlih untuk melakukan penyisiran terhadap warga-warga yang kemungkinan terlewati untuk dicoklit.
Ia mengingatkan Panwascam untuk berhati-hati dalam mengangkat suatu persoalan tanpa melayangkan rekomendasi perbaikan kepada PPK. Karena hal itu juga bisa jadi persoalan bagi Panwascam sendiri, punya temuan tapi tidak melayangkan saran perbaikan. "Kenapa tidak ada Sarper ke kita," imbuhnya.
Sarper terakhir yang dilayangkan Panwascam kepada PPK, sebut Jamiluddin, ialah tanggal 22 Juli lalu. Dan terhadap Sarper tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Bahkan, saat melakukan perbaikan itu, Panwascam bersama jajarannya juga ikut hadir.
"Jadi semua itu sudah selesai sebenarnya, karena sudah kita tindaklanjuti dengan melakukan perbaikan," pungkasnya. (Yns)
