 |
| Pertemuan koordinasi multi pihak di Lesehan Angkringan Balap Desa Medana Kecamatan Tanjung |
SELAPARANGNEWS.COM - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PC Fayatat NU Kabupaten Lombok Utara atas dukungan Program INKLUSI menggelar kegiatan pertemuan koordinasi multi stakeholder untuk identifikasi permasalahan dan tantangan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara.
Disamping menyusun peta masalah, pertemuan tersebut juga menyepakati agenda advokasi bersama yang akan dikawal oleh Koalisi PPA menuju Kabupaten Lombok Utara Nol Perkawinan anak.
“Pertemuan koordinasi multi pihak ini merupakan kegiatan lanjutan pasca pembentukan Koalisi Pencegahan Perkawinan Anak, 10 Juli 2024 lalu," ungkap Muhammad Jayadi, Field Koordinator Program INKLUSI Kabupaten Lombok Utara. Kamis, (25/07/2024).
Melalui pertemuan ini, pihaknya ingin menghimpun dan menyusun daftar inventaris masalah dan tantangan upaya pencegahan perkawinan anak yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga rencana aksi bersama yang sudah disusun oleh anggota koalisi makin tajam dan lengkap.
"Dengan begitu rencana advokasi lebih fokus, terarah dan sinergi antara NGO dan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam koalisi," jelas pria yang akrab disapa Bang Jay tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Dinas P2KBPMD Kabupaten Lombok Utara Yuni Kurniawati mengatakan, angka perkawinan anak masih tinggi di Lombok Utara disebabkan karena pemahaman masyarakat terkait batas usia perkawinan, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari hal itu masih kurang.
Selain itu, imbuhnya, keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh budaya juga belum banyak mendapatkan informasi terkait hal itu. Karena itulah, kata Yuni, mereka minta supaya ada pertemuan pemerintah dengan tokoh-tokoh tersebut untuk mendapatkan penjelasan terkait pengaturan perkawinan anak.
“Saya berharap forum ini bisa menginisiasi adanya pertemuan untuk mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama dengan pemimpin daerah untuk memberikan edukasi dan penjelasan terkait pengaturan larangan perkawinan anak,” pintanya.
 |
| Sekdis DP2KBPMD Lombok Utara, ketika menjelaskan permasalahan perkawinan anak pada kegiatan pertemuan koordinasi multi stakeholder |
Sri Budi Utami dari LPSDM memberikan pandangannya terkait permasalahan perkawinan anak. Menurutnya, perkawinan anak dipicu oleh penegakan hukum yang belum maksimal, ketahanan keluarga dan anak yang mulai melemah, pola asuh yang kurang baik, pengaruh media sosial dalam keseharian anak-anak serta ruang kreatifitas dan aktivitas anak yang sangat kurang di desa.
Sementara menurut Kepala Dusun Karang Suela Desa Tanjung, perkawinan anak terus terjadi karena belum adanya gerakan dan komitmen bersama untuk mencegah praktik tersebut. "Harus ada tindakan tegas yang diambil oleh semua kita sehingga menumbuhkan kesadaran dan efek jera, pungkasnya.
Dari hasil pemetaan masalah tersebut, forum bersepakat untuk melakukan agenda advokasi bersama, di antaranya adalah terus memperbanyak dan memasifkan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di semua level secara berkelanjutan, melakukan audiensi dengan aparat kepolisian untuk memaksimalkan penegakan hukum termasuk penguatan APH terkait pencegahan perkawinan anak, mempertemukan pemimpin formal dengan tokoh adat untuk peningkatan pengetahuan regulasi terkait PPA, melakukan audiensi dengan TPAD dan advokasi KUA-PPAS tahun 2025, mendorong percepatan penetapan raperda pencegahan perkawinan anak oleh DPRD, serta mempromosikan tokoh atau aktor yang memiliki praktik baik pencegahan perkawinan anak.
Pertemuan koordinasi multi pihak dilaksanakan di Lesehan Angkringan Balap Desa Medana Kecamatan Tanjung, dihadiri oleh 30 orang peserta dari perwakilan dinas/instansi dan NGO yang tergabung dalam Koalisi PPA untuk Kabupaten Lombok Utara Nol Perkawinan Anak. (SN)
