 |
| Kolase Dua Kelompok Massa aksi waktu menggelar demontrasi di Kantor Bupati Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Dua kelompok massa aksi melakukan demontrasi di kantor Bupati Lotim. Senin, (30/09/2024). Dua kelompok tersebut adalah Aliansi Gerakan Mahasiswa 30 September Lombok Timur dan Aliansi Masyarakat Korleko Peduli Lingkungan. Meskipun membawa sejumlah isu yang berbeda, tapi secara umum keduanya sama-sama membawa isu lingkungan.
Dalam tuntutannya, Aliansi Gerakan Mahasiswa 30 September Lombok Timur yang terdiri dari LMND, HMI MPO dan Himmah NWDI Lombok Timur itu meminta Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sejumlah problem yang diakibatkan tambak udang yang ada di Sakra Timur. Sementara masyarakat Korleko meminta Pemerintah Daerah menindak oknum - Oknum penambang yang ilegal dan tidak mentaati SOP dalam melakukan aktivitas penambangan.
Berdasarkan hasil investigasi, kata salah satu orator aliansi mahasiswa, keberadaan tambak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Itu telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, akibat limbah yang langsung dibuang ke laut.
Selain itu, lanjutnya, limbah tambak juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar dengan adanya aroma tak sedap yang begitu menyengat hingga mengganggu aktivitas belajar-mengajar salah satu SD Negeri di Desa Tersebut.
"Kami minta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas dampak-dampak yang ditimbulkan dari keberadaan tambak tersebut," jelasnya.
Di tempat yang sama, Aliansi Masyarakat Korleko Peduli Lingkungan berharap Pj. Bupati segera menutup aktivitas penambangan galian c di wilayah sungai Rumpang agar masyarakat bisa memanfaatkan air sungai dan lahan pertanian seperti dulu.
"Sudah 12 tahun kami menderita keadaan ini, air kami jadi keruh dan lahan pertanian rusak akibat limbah galian," ucap Selvin Riawan, salah satu masyarakat Korleko yang ikut aksi.
Sebenarnya, kata dia, harapan masyarakat cuma satu, yaitu Air sungai dulu banyak dimanfaatkan masyarakat kembali jernih seperti semula. Pasalnya, air sumur sudah mulai kering, sehingga satu-satunya sumber air yang diharapkan masyarakat adalah aliran air dari sungai kali Rumpang tersebut.
"Tapi air sungai ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah tercemar oleh limbah galian pasir, airnya keruh penuh lumpur dan batu karang," pungkasnya.
Kedua Kelompok massa aksi ditemui langsung Pj. Bupati Lotim. Kepada Aliansi Mahasiswa, Pj. Bupati berjanji akan melakukan cek dan ricek dulu terhadap semua keluhan yang disampaikan mahasiswa, termasuk mengenai dampak langsung yang dirasakan masyarakat atas keberadaan tambak udang tersebut.
Pj. Bupati juga akan segera perintahkan Kadis Ketenagakerjaan untuk melihat kemana arah penyaluran CSR Perusahaan seperti yang ditanyakan oleh Massa Aksi.
Untuk Masyarakat Korleko, Pj. Bupati Lotim mengerti dengan apa yang rasakan masyarakat terkait kondisi yang ada di sekitar sungai kali Rumpang. Berdasarkan hasil investigasi Pemerintah Daerah, kata Pj. Bupati, diakuinya bahwa ada beberapa penambang yang masih nakal mencuci material tambang di aliran sungai.
"Ya memang ada oknum penambang yang mencuci material galian di aliran sungai, sebenarnya itu kan tidak boleh," ujarnya.
Seharusnya, kata Pj. Bupati, setiap perusahaan tambang itu membuat kolam cuci untuk memisahkan pasir dan material lain seperti batu karang dan tanah.
Terkait permintaan Masyarakat Korleko untuk menutup tambang-tambang tersebut, Pj. Bupati mengaku tidak bisa berbuat banyak soal itu, mengingat kewenangan terkait hal itu ada di pemerintah pusat.
"Jadi begini dia, siapa yang memberikan izin, maka dialah yang berwenang mencabut izin itu, sementara tambang ini izinnya di pusat," katanya.
Dalam waktu dekat, kata Pj. Bupati, pihaknya akan mengikuti rakor tingkat nasional. Ia berjanji akan menyampaikan keluhan masyarakat Korleko di acara tersebut. "Kemarin waktu beritanya muncul pertama kali saya langsung telpon ketua Asosiasi Penambang itu agar segera menertibkan anggotanya yang tidak mentaati SOP," pungkasnya. (SN)
