 |
| Pengurus DPD IMM NTB |
SELAPARANGNEWS.COM - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB untuk membentuk Pansus Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Hukum dan Ham IMM NTB Muhammad Ikbal kepada Selaparangnews.com lewat siaran tertulis. Menurutnya, ada dugaan bahwa banyak pihak yang ikut bermain dalam proyek pengadaan pembangunan di Dikbud NTB yang menggunakan DAK, khususnya di bidang SMK.
Dugaan itu, lanjutnya, mengemuka setelah Kabid SMK Dikbud NTB terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Polres Kota mataram yang tengah menerima uang yang diduga hasil pungutan liar (Pungli) dari salah satu kontraktor.
Selain itu, kata dia, DAK untuk pembangunan SMK dan SMA dikbud NTB itu cukup fantastis, namun realisasinya belum mencapai target kalau, ada banyak sekolah-sekolah yang sudah tidak layak dipakai karena kualitas bangunan sudah kadaluarsa. "Nah inikan perlu ditelusuri realisasi penggunaan anggaran nya," kata Muhammad Ikbal. Selasa, (07/01/2025).
Karena itu menurutnya, rencana pembentukan tim Pansus oleh DPRD NTB itu sudah sangat tepat, sebab yang ditelusuri ini tidak hanya aliran dana operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kabid SMK itu, namun realisasi pada penggunaan anggaran pembangunan sekolah ditempat lain perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh.
Anggota DPRD, tandas Ikbal, harus segera menggunakan fungsi pengawasannya untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara pada alokasi DAK di Dikbud NTB dengan membentuk tim pansus sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD NTB untuk membongkar dugaan adanya kejahatan tindak pidana korupsi yang ada dalam ruang lingkup dikbud NTB.
"Karena diduga ada banyak pihak dan pucuk pimpinan yang ikut terlibat, tidak mungkin bawahan bisa bergerak jika tidak ada arahan dari pimpinan," ucapnya.
Sementara Ketua Umum IMM NTB Mahmud menilai tindakan Oknum Kabid Dikbud NTB yang terkena OTT itu telah mencari citra baik institusi pendidikan yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang memperbaiki moral dan integritas Manusia.
"Ya, DPRD harus segera mengambil keputusan bersama untuk mengusut tuntas adanya penyimpanan dan pemerasan pengelolaan DAK," ujarnya.
Kata dia, Korupsi merupakan musuh bersama, karena telah merusak pondasi moral bangsa. "Perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika atau aksi politik saja, tapi harus betul- betul diwujudkan dalam pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bukan hanya sekedar harapan saja," tutupnya. (SN)
