 |
| Salah satu tenaga honorer bagian kesehatan di Lombok Timur mengangkat poster protes saat demo di Kantor Bupati Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Ribuan tenaga Honorer Lombok Timur dari berbagai instansi pemerintah melakukan aksi demontrasi Senin kemarin, 20 Januari 2025 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Kantor Bupati Lombok Timur.
Tuntutan masa aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur itu salah satunya adalah meminta insentif yang diterima disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025.
Salah seorang pendemo yang merupakan honorer tenaga kesehatan Puskesmas Jerowaru bernama Hizbullah membandingkan insentif tenaga kesehatan yang katanya jauh lebih murah dengan insentif yang diterima Kader Posyandu di Desa.
Ia heran kenapa Pemerintah Desa bisa memberikan insentif yang lebih besar kepada Kader Posyandu daripada pemerintah daerah kepada para petugas kesehatan.
"Kami mempertanyakan kebijakan ini, kenapa Pemerintah Desa bisa memberikan lebih besar kader-kader Posyandu dari pada tenaga kesehatan," sesalnya.
Ia berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir keluhan tenaga kesehatan itu dengan memberikan insentif yang lebih layak atau setidaknya disesuaikan dengan UMK Kabupaten Lombok Timur.
Menjawab hal itu, Pj. Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik mengakui bahwa memang benar dalam aturan dikatakan insentif tenaga honorer atau PPPK paruh waktu disesuaikan dengan UMK yang berlaku.
Namun, kata Pj. Bupati, di dalam aturan itu juga ada kalimat yang mengatakan bahwa penyesuaian insentif tenaga honorer tesebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. "Yang pasti itu bahwa insentif tidak boleh lebih kecil dari yang didapatkan sebelumnya," ujarnya.
Sebenarnya, kata Pj. Bupati, pemerintah bukannya tidak mau melakukan apa yang diminta para honorer tersebut, melainkan karena memang pemerintah daerah yang tidak mampu.
"Bukan tidak mau ya, tapi memang tidak mampu, bedakan antara tidak mau dan tidak mampu, coba kalau jumlahnya dua atau tiga ribu mungkin bisa," tegasnya.
Ketidakmampuan itu, lanjut Pj.Bupati, diakibatkan oleh jumlah tenaga honorer di Lombok Timur yang terlalu banyak, yaitu sekitar 9.500 lebih. "Kita itu masuk 10 besar, ada di urutan ke 7 jumlah honorer terbanyak di Indonesia," pungkasnya. (Yns)
