Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Digelar Serentak 20 Februari Mendatan

Rakor Virtual Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih bersama Mendagri

SELAPARANGNEWS.COM - Penjabat Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taufik meminta Plh. Sekda untuk segera menyesuaikan persiapan peralihan pimpinan, termasuk agenda serah terima memori jabatan yang rencananya akan dilaksanakan Senin, 24 Februari.

Hal itu menyusul adanya kepastian mengenai jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari Menteri Dalam Negeri belum lama ini. 

Pj. Bupati mengatakan bahwa berdasarkan Hasil Rakor Virtual Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bahwa pelantikan tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Februari mendatang di Jakarta. 

"Mendagri Pak Tito Karnavian menyampaikan bahwa rencana pelantikan akan digelar pada 20 Februari mendatang," kata Pj. Bupati.

Seluruh kepala daerah terpilih, baik yang tidak bersengketa maupun yang diputuskan melalui putusan sela atau dismissal oleh Mahkaman Konstitusi (MK), katanya, akan dilaksanakan serentak di Ibukota Negara. 

Pelantikan serentak dikecualikan bagi Kepala Daerah di Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

"Untuk Kepala Daerah atau Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota di provinsi Aceh akan dilaksanakan Senin, 24 Maret sampai dengan Selasa, 25 April 2025," imbuhnya. 

Dari 545 Daerah, kata Pj, baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2024 lalu, terdapat 54,31% daerah atau 296 daerah tanpa gugatan, sementara sisanya sebanyak 249 daerah terdapat gugatan dengan total 311 gugatan.

Untuk Lombok Timur, Pj. Bupati meminta kepada Plh. Sekda H. Hasni dan sejumlah Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang mendampinginya untuk segera menyesuaikan persiapan, termasuk agenda serah terima memori jabatan yang rencananya akan dilaksanakan Senin, 24 Februari.

Pelantikan Kepala Daerah serentak tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian politik, mempercepat realisasi APBD, juga menghentikan polarisasi di masyarakat akibat Pilkada, sehingga dapat mewujudkan stabilitas di masing-masing daerah. (Yns)