 |
| Roi Lasmana, Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PKB |
SELAPARANGNEWS.COM - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Roi Lasmana tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang lulus tahun 2024 kemarin.
Ia menyayangkan kebijakan tersebut dilakukan tanpa mencari tahu bagaimana kondisi serta apa saja yang sudah dilakukan para Calon ASN tersebut hingga sampai pada titik itu.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB ini, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah mestinya dipertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek agar tidak kontraproduktif dengan hasil yang ingin dicapai.
"Ini bukannya jadi solusi malah jadi malapetaka bagi para Calon ASN," sesalnya.
Senator asal Lombok Timur itu menilai bahwa kebijakan yang diketok Menpan RB tanggal 5 Maret 2025 kemarin itu berat sebelah dalam arti bahwa kebijakan itu bagus bagi pemerintah yang ingin menata CASN tapi merugikan banyak orang.
"Alasannya sih bagus untuk menghemat biaya, tapi ini kan berat sebelah, jangan kita saja yang enak dalam bekerja, tapi perhatikan juga nasib mereka," tegasnya.
Roi Lesmana menyoroti sejumlah kasus yang muncul dari kebijakan itu, mulai dari gelombang penolakan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, juga persoalan kesejahteraan.
Pasalnya, kata dia, dengan adanya penundaan itu, hampir semua daerah di Indonesia jadi bingung bagaimana sistem pembayaran insentifnya. Apa sebab? Di satu sisi mereka bukan lagi tenaga honorer yang digaji dari APBD, di sisi yang lain SK mereka sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK justru tidak segera diterbitkan.
"Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam membuat perencanaan, tidak didasari kajian yang komprehensif yang memihak kepada CASN," tandasnya.
Karena itu, sebagai wakil rakyat, Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah itu dan memberikan harapan kepada CASN. "Kami minta masalah ini harus segera dicarikan solusi," pungkasnya. (Yns)
