 |
| Aksi Demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur di Kantor Bupati Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Lotim. Selasa, (22/04/2025).
Ada tiga tuntutan yang disampaikan massa aksi, yang pertama ialah meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengevaluasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang ada di Kotaraja.
Menurut Massa Aksi, proyek yang menyedot dana sebesar Rp. 120 M itu belum menjawab kegelisahan masyarakat selatan terkait ketersediaan air, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati air bersih di wilayah tersebut.
Tuntutan kedua yang disampaikan Massa Aksi ialah meminta Kepala Daerah mencopot jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM karena dinilai tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut serta melanggar PP Nomor 54 Pasal 57 tahun 2017 tentang batas usia minimum Direksi BUMD.
Tuntutan selanjutnya yang disampaikan massa aksi ialah meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk segera membentuk Panitia Seleksi Direksi PDAM yang definitif, agar permasalahan yang berkelindan di tubuh PDAM saat ini dapat segera diselesaikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur HM. Juaini Taofik yang hadir menemui massa aksi menjelaskan bahwa jika kapasitas air tersebut mencapai 100 liter per detik maka sesuai perencanaan, SPAM Selatan akan bisa melayani 10 000 sambungan rumah tangga.
Akan tetapi, kata Sekda, saat ini debit air yang dihasilkan masih di angka 50 liter perdetik, sehingga target sesuai perencanaan itu belum tercapai.
Namun demikian, lanjut Sekda, jauh-jauh hari Bupati sudah mengambil ancang-ancang untuk menutupi kekurangan itu dengan menambah sumber air untuk mencapai debit 100 liter per detik.
Bahkan, kata Sekda, Bupati juga pernah meminta bantuan secara langsung kepada Gubernur supaya air SPAM Selatan itu bisa mencapai 100 liter per detik, di mana hal itu sudah disanggupi agar bersama-sama membawa usulan itu ke Pemerintah Pusat. "Itu sudah clear ya," jelas Sekda.
Komitmen Bupati untuk mencapai debit air itu, lanjutnya, sudah tertuang dalam APBD tahun 2025,di mana nantinya akan ada proses pembebasan lahan sumber-sumber mata air dalam rangka mencapai debit air 100 liter per detik tersebut.
Akan tetapi, tegas Sekda, sistem birokrasi tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan ada proses yang harus dilalui. "Political Will Pemerintah itu kan nampak di APBD, tapi kita tidak bisa sim salabim," tegasnya.
Terkait kondisi SPAM Selatan, Sekda mengatakan bahwa proyek itu masih pada tahap uji coba di mana prioritas utamanya adalah 2.977 sambungan rumah tangga dan dari jumlah itu kurang dari seribu yang sudah dilayani.
"Ya memang rencananya tidak semua desa, tapi bisa dicek, di reservoar Desa Ekas itu sudah sampai, kalau tidak salah sudah sampai di Desa Batu Nampar," jelasnya.
Menjawab tuntutan massa aksi terkait Plt Direksi PDAM, Sekda mengatakan bahwa apa yang disampaikan mahasiswa itu adalah persyaratan mengenai Pengangkatan Direksi yang definitif.
Jika mengacu pada aturan itu, kata dia, tentu persyaratan yang disebut mahasiswa tersebut masuk semua.
Tapi persoalannya adalah, kata dia, mengenai pengangkatan Plt. Itu sendiri belum memiliki regulasi yang definitif. Ia mencontohkannya dengan pejabat eselon III yang bisa menjadi Plt. Jabatan eselon II. "Karena jabatan Plt ini belum ada aturan definitifnya," kata Sekda.
Terkait dengan Pansel, Sekda mengatakan bahwa Pemerintah sedang menuju ke arah itu, di mana saat ini yang diselesaikan terlebih dahulu ialah Pansel Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
"Sekarang kan yang sedang berjalan Pansel Baznas, lalu BUMD mungkin menyusul, tapi nanti semua akan saya laporkan ke Pak Bupati," pungkasnya. (Yns)
